4 hours ago
1
Jakarta, CNBC Indonesia - Dua mantan Perdana Menteri (PM) Israel, Naftali Bennett dan Yair Lapid, resmi mengumumkan penggabungan partai mereka dalam sebuah daftar tunggal guna menggulingkan pemerintahan Benjamin Netanyahu pada pemilu yang dijadwalkan akhir tahun ini. Langkah ini diambil untuk mengonsolidasi kekuatan oposisi menjelang pemungutan suara yang harus digelar paling lambat akhir Oktober mendatang.
Bennett yang beraliran kanan dan Lapid yang moderat mengonfirmasi penggabungan partai "Bennett 2026" dan "Yesh Atid" ke dalam aliansi baru bernama "Together, Led by Bennett" pada hari Minggu. Mengutip Russia Today, keduanya menegaskan bahwa persatuan ini merupakan langkah strategis untuk mengubah arah negara Israel yang saat ini tengah dilanda berbagai krisis.
Bennett menyatakan bahwa penggabungan kekuatan ini adalah keputusan politik paling berani yang pernah mereka ambil demi masa depan negara. Ia menegaskan bahwa stabilitas nasional menjadi prioritas utama di atas kepentingan golongan.
"Bergabungnya kekuatan ini adalah tindakan paling Zionis dan patriotik yang pernah kami lakukan, demi negara kami. Era perpecahan telah berakhir," ujar Bennett kepada awak media, dikutip Selasa (28/4/2026).
Foto: Naftali Bennett, kiri, dan Yair Lapid (AP/Ariel Schalit)
Senada dengan rekannya, Yair Lapid menekankan bahwa aliansi ini dibentuk atas dasar kepedulian terhadap generasi mendatang. Ia menilai pemerintahan di bawah kepemimpinan Netanyahu saat ini telah membawa Israel ke arah yang salah.
"Kami berdiri di sini bersama demi anak-anak kami. Negara Israel harus berubah arah," tegas Lapid dalam pernyataannya.
Kemitraan baru ini akan berjalan sebagai daftar bersatu tanpa menggabungkan partai mereka secara formal. Menariknya, keduanya menyatakan hanya akan berupaya membentuk pemerintahan dengan partai-partai oposisi Zionis dan secara eksplisit mengecualikan faksi-faksi Arab.
Bennett juga menjanjikan reformasi besar. Termasuk undang-undang wajib militer universal, penghentian pendanaan bagi mereka yang menghindari wajib militer, serta pengenalan batas masa jabatan perdana menteri selama delapan tahun.
Langkah politik ini menjadi ancaman serius bagi Netanyahu, mengingat survei terbaru dari Maariv menunjukkan partai Bennett kini bersaing ketat dengan partai Likud milik Netanyahu dengan perolehan masing-masing 24 kursi Knesset. Sementara Yesh Atid diperkirakan meraih enam hingga tujuh kursi.
Kekuatan gabungan ini diprediksi mampu mengulangi kesuksesan mereka pada 2021. Saat itu mereka berhasil mengakhiri 12 tahun masa jabatan Netanyahu melalui "pemerintahan perubahan".
Tekanan terhadap Netanyahu sendiri terus meningkat sejak Israel meluncurkan kampanye militer di Gaza sebagai respons atas serangan Hamas pada Oktober 2023 yang menewaskan 1.200 orang dan penyanderaan 250 orang lainnya. Menurut otoritas kesehatan Palestina, serangan udara dan darat Israel telah menewaskan lebih dari 72.000 orang serta melukai lebih dari 172.000 lainnya.
Kondisi politik Netanyahu kian terjepit setelah Mahkamah Pidana Internasional (ICC) mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap dirinya pada 2024 atas dugaan kejahatan perang di Gaza. Selain tekanan internasional, di dalam negeri Netanyahu juga masih menghadapi persidangan kasus korupsi, suap, dan penipuan yang kembali dilanjutkan pekan ini setelah sempat terhenti akibat perang dengan Iran.
Meski Netanyahu membantah semua tuduhan tersebut, Presiden Isaac Herzog mengindikasikan bahwa pengampunan hanya akan dipertimbangkan setelah upaya kesepakatan pembelaan benar-benar berakhir.
(tps/sef)
Add
as a preferred
source on Google
