Prabowo Targetkan IKN Nusantara Jadi Ibu Kota Politik di 2028

Jakarta, CNBC Indonesia - Presiden Prabowo Subianto menargetkan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara menjadi ibu kota politik pada tahun 2028 mendatang. Hal itu sejalan dengan target terbangunnya ekosistem kawasan untuk bidang legislatif hingga yudikatif.

Hal ini diungkapkan Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono, usai Rapat Terbatas (Ratas) dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta, Selasa (21/1/2025).

"Tahap kedua ini yang paling penting, Beliau (Presiden) mempunyai target bahwa pada tahun 2028 sudah ditargetkan (ditetapkan) menjadi ibu kota politik. Sehingga kami ditugasi untuk menyelesaikan ekosistem yudikatif, jadi kantor-kantor dan huniannya, juga ekosistem legislatif seperti kantor-kantor dan huniannya," kata Basuki.

Basuki menerangkan bahwa untuk melakukan penyelesaian ekosistem legislatif dan yudikatif beserta pendukungnya, pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 48,8 triliun dalam 5 tahun mendatang. Hal itu juga sudah disetujui oleh Presiden Prabowo.

Adapun proyek yang akan dibangun seperti pembukaan akses menuju IKN kawasan Wilayah Pembangunan (WP) 2. Termasuk memelihara dan mengelola prasarana yang sudah diselesaikan pada tahap pertama.

Selain itu, Otorita IKN juga sudah memiliki program pembangunan Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) yang sudah diproses dengan nominal Rp 60,93 triliun. Untuk pembangunan 97 apartemen, 129 rumah tapak, dan 6 proyek KPBU pembangunan jalan, multi-utility tunnel sepanjang 138,6 kilo meter (km) di kawasan KIPP.

"Selama ini yang dikerjakan baru sebagian, ini kan akan lanjutkan yang baru dengan KPBU. Kemudian juga 1 KPBU lagi untuk PLTS yang sekarang sudah ada 50 MW, yang kemarin sudah diresmikan oleh bapak presiden," kata Basuki.

Basuki juga mengungkapkan terkait dari investasi swasta sudah ada rencana pembangunan atau ground breaking yang ke-9, senilai Rp 6,49 triliun. Untuk kegiatan pembangunan hotel, hunian, retail, perkantoran.

"Jadi tadi ada swasta murni, investasi murni, direct investment, KPBU, APBN. Ini lah kerja sama yang disampaikan oleh pak Menko tadi," katanya.

Kapan Presiden Berkantor di IKN?

Basuki juga menjawab rencana Prabowo akan berkantor di IKN. Menurutnya, Presiden akan pindah jika ketiga fasilitas pemerintahan itu yakni legislatif, yudikatif, dan eksekutif sudah terbangun.

"Beliau menyampaikan kalau sudah semua lengkap, eksekutif, yudikatif, dan legislatif, beliau pasti akan pindah ke sana. Sudah siap," kata Basuki.

Pada kesempatan yang sama Menteri Koordinator bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) fasiltas yang dimaksud seperti gedung DPR RI, DPD RI, hingga MPR RI. Begitu juga dengan fasilitas untuk lembaga yudikatif harus terbangun supaya bisa menjadi kelengkapan utuh dari pemerintahan di negara demokrasi.

"Kalau sudah berdiri ketiga fungsi tadi, maka sebetulnya kita sudah bisa menjalankan tugas-tugas, kegiatan politik, baik yang sifatnya harian maupun strategis," katanya.

(wia)

Next Article Otorita IKN Usul Tambah Anggaran Rp 26 Triliun, Ternyata Untuk Ini