4 hours ago
2
Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri keuangan Purbaya Yudhi Sadewa buka suara soal temuan impor beras tanpa izin dari Thailand dan Vietnam yang volumenya mencapai 250 ton di Sabang, Aceh.
Purbaya dengan tegas mengatakan bahwa jajarannya akan membereskan temuan impor beras ilegal tersebut, utamanya perbaikan dari sisi bea dan cukai.
"Kita akan bereskan jadi kita (menkeu dan bea cukai) rapat internal ya. Saya bilang begini, image bea cukai kurang bagus di media, di masyarakat, di pimpinan tertinggi kita. Jadi kita harus perbaiki dengan serius," katanya saat bertemu dengan awak media di gedung parlemen, Jakarta pada Kamis (27/11/2025).
Sebagai bentuk perbaikan, Purbaya mengungkapkan bahwa saat ini sudah menerapkan teknologi kecerdasan buatan atau AI di stasiun-stasiun bea cukai untuk deteksi lebih dini pelanggaran di bea dan cukai.
"Kita sudah mulai terapkan AI di stasiun-stasiun bea cukai. Jadi nanti under-invoicing akan cepat terdeteksi sambil kita perbaiki yang lain.
Jadi kita pelajari betul. Jadi sekarang cukup baik kemajuannya. Saya pikir tahun depan sudah aman. Artinya bea cukai akan bisa bekerja dengan baik dan profesional," katanya.
"Kalau kita gagal memperbaiki, nanti 16 ribu orang pegawai bea cukai dirumahkan. Orang bea cukai pintar-pintar dan siap untuk merubah keadaan," sambungnya.
Sebelumnya, Direktur Jenderal Bea dan Cukai Djaka Budhi Utama mengaku pihaknya tidak akan mengizinkan impor beras masuk ke Indonesia secara ilegal. Oleh karena itu, pihaknya langsung ketika melakukan penyegelan terhadap temuan beras tersebut.
"Impor beras ilegal yang pasti kita nggak mengizinkan. Makanya ketika barang itu masuk, langsung disegel," kata Djaka kepada wartawan di Gedung DPR RI, dikutip Jumat (27/11/2025).
Djaka mengakui bahwa impor ini mendapatkan izin dari Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (BPKS) Sabang. Namun, bertentangan dengan kebijakan pemerintah pusat. Tugas DJBC, menurutnya, menjaga agar beras ini tidak sampai ke masyarakat. Oleh karena itu, diadakan penyegelan.
"Kalau beras itu kan dari BPKS Sabang-nya itu mengizinkan. Kita menjaga di ujungnya jangan sampai itu merembes ke masyarakat. Ketika dari pusat tidak mengizinkan, ya kita segel sekarang. Kemarin itu disegel sama polisi," ungkap Djaka.
Dia pun memastikan pihak yang terlibat dalam kasus impor beras 250 ton ini akan diusut tuntas.
Kementerian Koordinator bidang Pangan sebelumnya menegaskan, tidak pernah memberi izin impor atas beras tersebut.
"Tidak pernah memberikan izin atas masuknya 250 ton beras impor ke Sabang (Aceh)," kata Deputi Bidang Koordinasi Tata Niaga dan Distribusi Pangan Kementerian Koordinator Bidang Pangan Tatang Yuliono dalam keterangannya, diterima CNBC Indonesia, Rabu (26/11/2025).
"Rapat koordinasi teknis eselon I pada tanggal 14 November 2025 menyampaikan bahwa total stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) di Bulog Kanwil Aceh sebesar 94.888 ton. Jumlah dimaksud mencukupi kebutuhan Aceh sampai dengan awal tahun 2026, sehingga tidak ada urgensi untuk melakukan importasi beras," tambahnya.
Tatang mengungkapkan, dalam rapat koordinasi teknis tanggal 14 November 2025, Kementerian Koordinator Bidang Pangan tidak menyetujui impor beras tersebut.
"Rapat koordinasi teknis dilakukan sebagai langkah mitigasi, antisipasi, dan responsif karena sudah diketahui adanya pergerakan beras dari Thailand ke Sabang," ujar Tatang.
(haa/haa)
[Gambas:Video CNBC]
