6 hours ago
1
Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia membeberkan bahwa rencana penambahan kepemilikan saham PT Freeport Indonesia (PTFI) oleh pemerintah sudah dalam tahap paraf kesepakatan. Rencananya, Indonesia menambah kepemilikan saham di PTFI sebesar 12%.
Dengan begitu, saham pemerintah Indonesia di tambang yang berlokasi di Mimika, Papua itu menjadi 63% dari yang saat ini hanya 51%.
Bahlil mengatakan dengan penambahan kepemilikan Pemerintah terhadap PTFI, maka operasional Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) dirancang diperpanjang hingga 2061 atau hingga cadangan tambang yang dioperasikan oleh perusahaan asal Amerika Serikat (AS) itu selesai.
"Rancangannya akan kesana (hingga tahun 2061). Karena memang undang-undang kita kan pengelolaan tambang yang langsung berbasis smelter kan sampai dengan cadangan selesai," katanya saat ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (10/10/2025).
Namun, Bahlil menekankan rencana tersebut harus tertuang dalam kontrak, dan saat ini, kontrak IUPK PTFI yang saat ini berlaku hingga 2041 masih dalam proses perpanjangan.
"Tetapi untuk urusan penambahan saham, itu sudah dalam diskusi, sudah ada paraf kesepakatan. Tetapi itu kan semua harus tertuang dalam kontrak. Nah kontrak perpanjangannya lagi dalam proses. Saya kan harus libatkan diskusi dengan pemerintah Provinsi Papua. Jadi saya harus bicarakan," tambahnya.
Sebelumnya, CEO atau Kepala Daya Anagata Nusantara (Danantara) Rosan P Roeslani membocorkan, bahwa pemerintah sudah menyepakati penambahan saham 12% di PT Freeport Indonesia (PTFI). Bahkan, negosiasi tersebut dikatakan sudah masuk tahap finalisasi.
Sekarang, pemerintah hanya tinggal melihat draft detail dari kelanjutan kesepakatan tersebut.
"Semua kesepakatannya sudah kita secure yang kita negosiasikan, boleh dibilang sudah semuanya selesai ya dan sekarang ya tinggal melihat draft dari detailnya saja tetapi kesempatan prinsipnya itu sudah tercapai," terang Rosan saat ditemui di Jakarta International Convention Center (JICC), Rabu (8/10/2025).
Adapun pemerintah menginginkan penambahan saham 12% secara gratis atau free of charge. Sayangnya Rosan tidak membeberkan alasan dibalik kemungkinan Indonesia mendapatkan 12% saham secara gratis.
Ia hanya bilang. "Ya kan namanya juga ketemu negosiasi. Ini kan negosiasi bukan baru 1-2 bulan, ini sudah berjalan beberapa bulan sudah berjalan lebih dari 6 bulan ya kebetulan kesepakatannya sudah boleh dibilang finalisasi ya,"
"Tentunya dengan ada ini ya kita akan lebih pastikan lagi dari segi keselamatan, dari segi world class mining operasinya juga terus terjaga ya," tutup Rosan.
Di lokasi yang sama, Presiden Direktur Freeport Indonesia, Tony Wenas menambahkan, bahwa pihaknya baru bisa menyatakan negosiasi sudah final apabila semua sudah disepakati. "Saya baru bisa bilang sudah final, kalau memang sudah disepakati, ditandatangani dalam arti kata begitu. Saya belum bisa kasih apa-apa.
Jadi kami fokusnya masih memang baru saja selesai dengan pencarian dari korban-korban (longsoran tambang) itu," terang Tony.
(pgr/pgr)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Minggu Depan Freeport Produksi Katoda Tembaga Perdana
