Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) - ilustrasi/Freepik
Harianjogja.com, JAKARTA—Menteri Ketenagakerjaan Yassierli memastikan pemerintah terus memantau potensi pemutusan hubungan kerja (PHK) di berbagai sektor industri di tengah pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS).
Koordinasi lintas kementerian disebut terus dilakukan untuk meredam dampak tekanan ekonomi global yang dikhawatirkan memicu gelombang PHK baru di sejumlah perusahaan nasional.
Pada perdagangan Selasa (26/5/2026) pagi, nilai tukar rupiah tercatat melemah 5 poin atau 0,03 persen menjadi Rp17.749 per dolar AS dibandingkan posisi penutupan sebelumnya di level Rp17.744 per dolar AS.
Menanggapi kondisi tersebut, Yassierli mengatakan pemerintah saat ini aktif melakukan koordinasi bersama Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian guna mencari langkah antisipatif terhadap potensi gejolak di sektor ketenagakerjaan.
“Kita terus dalam koordinasi Menteri Koordinator (Menko) Perekonomian (Airlangga Hartarto). Jadi kalau teman-teman lihat sudah banyak langkah-langkah yang dilakukan, ya,” kata Yassierli dalam jumpa pers di Jakarta.
Ia mencontohkan, pemerintah sebelumnya telah mengambil langkah relaksasi kebijakan untuk membantu industri yang terdampak persoalan pasokan energi dan kenaikan biaya produksi.
“Kemarin (misalnya) ada isu terkait dengan keterbatasan gas, maka kemudian solusinya adalah relaksasi terkait dengan pajak dan seterusnya,” ujarnya.
Menurut Yassierli, pemerintah saat ini bekerja secara terpadu antar-kementerian untuk memastikan stabilitas industri dan menjaga keberlangsungan lapangan kerja di tengah tekanan ekonomi global yang belum mereda.
“Jadi kita lintas kementerian, kita satu tim. Kita satu tim kita terus monitor,” ujar Yassierli.
Terkait pembentukan Satuan Tugas (Satgas) PHK, Menaker belum mengungkapkan jadwal resmi peluncurannya. Pemerintah, kata dia, masih menunggu momentum yang tepat untuk meresmikan satgas tersebut.
“Satgas PHK, kita tunggu momen launching-nya. Ini lagi menunggu momen launching-nya,” katanya.
Di sisi lain, Yassierli juga menanggapi kabar PHK yang terjadi di PT Xacti Indonesia, Depok, Jawa Barat. Perusahaan tersebut disebut melakukan PHK terhadap sekitar 350 pekerja akibat tekanan ekonomi dan penurunan pasar global.
Namun, Menaker mengaku belum menerima laporan lengkap terkait kasus tersebut karena masih ditindaklanjuti Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Afriansyah Noor.
“Belum, ini (laporan) kan masih diterima oleh Pak Wamen, nanti saya belum dapat update laporannya seperti apa, nanti kita tunggu,” kata Yassierli.
Sebelumnya, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia, Said Iqbal, membenarkan adanya PHK terhadap ratusan pekerja di PT Xacti Indonesia.
Menurut Said Iqbal, perusahaan tersebut akhirnya menghentikan operasional karena tidak mampu bertahan menghadapi tekanan ekonomi global yang memicu lonjakan harga bahan baku dan meningkatnya biaya produksi.
“KSPI menegaskan bahwa penyebab utama PHK dan penutupan perusahaan tersebut adalah tekanan ekonomi global akibat perang yang berkepanjangan, yang menyebabkan harga bahan baku industri melambung tinggi dan ongkos produksi meningkat tajam,” kata Said Iqbal.
Pelemahan rupiah dan kondisi pasar global yang belum stabil kini menjadi perhatian pemerintah karena dinilai berpotensi memengaruhi sektor manufaktur, industri padat karya, hingga stabilitas ketenagakerjaan nasional sepanjang 2026.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Antara
Sunartono Jurnalis Harian Jogja, bagian dari Bisnis Indonesia Group menulis untuk media cetak dan online
