RUU Pajak Trump Ditolak Partai Republik

Jakarta, CNBC Indonesia — Sekelompok anggota Partai Republik di Dewan Perwakilan Rakyat AS menolak RUU pajak besar-besaran yang diajukan oleh Presiden Donald Trump. 

Mengutip Reuters, Sabtu (17/5/2025), Trump mendorong para anggota parlemen di Kongres yang dikuasai Partai Republik untuk meloloskan undang-undang yang memperpanjang pemotongan pajak tahun 2017. Langkah inimenurut analis nonpartisan akan menambah utang pemerintah federal yang kini telah mencapai US$36,2 triliun.

Sementara itu, Moody's, yang merupakan lembaga pemeringkat besar terakhir yang masih memberikan peringkat AAA untuk AS, memperingatkan bahwa beban utang negara bisa mencapai 134% dari produk domestik bruto pada tahun 2035, dibandingkan 98% pada tahun 2024.

"Pemerintahan dan Kongres AS secara berturut-turut gagal mencapai kesepakatan mengenai langkah-langkah untuk membalikkan tren defisit fiskal tahunan yang besar dan meningkatnya biaya bunga," tulis Moody's.

Moody's juga menambahkan bahwa mereka tidak melihat cukup banyak pemotongan pengeluaran dalam proposal fiskal yang sedang dipertimbangkan saat ini.

Komite Anggaran DPR yang dikendalikan Partai Republik pada hari Jumat menolak RUU pajak tersebut, yang juga mencakup penghapusan pajak atas beberapa tip dan pendapatan lembur, peningkatan belanja pertahanan, serta dana tambahan untuk pengetatan perbatasan yang diusulkan Trump.

Ketua Komite, Perwakilan Jodey Arrington dari Texas, akan mencoba lagi mengajukan RUU tersebut pada Minggu malam.

Adapun pemungutan suara hari Jumat di Komite Anggaran DPR yang menolak RUU tersebut merupakan kekalahan politik yang jarang terjadi bagi Presiden dari Partai Republik tersebut, yang sebelumnya mendesak para anggota Partai Republik melalui media sosial untuk "BERSATU mendukung" undang-undang tersebut, dengan mengatakan, "Kami tidak butuh 'PENCARI PANGGUNG' di Partai Republik."

Lima dari 21 anggota Partai Republik di panel tersebut memilih untuk memblokir RUU tersebut, dengan alasan bahwa mereka akan terus menahan dukungan kecuali Ketua DPR Mike Johnson setuju untuk melakukan pemotongan lebih lanjut terhadap program kesehatan Medicaid bagi warga berpenghasilan rendah serta mencabut seluruh insentif pajak energi hijau yang diberlakukan oleh Partai Demokrat.

Perwakilan Ralph Norman, salah satu konservatif garis keras yang menolak RUU tersebut, membela keputusannya.

(mkh/mkh)

Next Article Trump Bikin Dana Asing Kabur dari RI, Saham Paling Ngenes