23 hours ago
2
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menyatakan komitmennya untuk mendukung program Sekolah Rakyat (SR) melalui keterlibatan sejumlah BUMN di berbagai sektor strategis. Program ini bertujuan untuk meningkatkan akses pendidikan di wilayah-wilayah yang membutuhkan fasilitas belajar yang layak dan terjangkau.
"Dalam program Sekolah Rakyat, Kementerian BUMN memberikan dukungan dengan menugaskan BUMN untuk berpartisipasi aktif sesuai dengan bidang kompetensinya," ujar Juru Bicara Kementerian BUMN Putri Violla saat dihubungi Republika di Jakarta, Rabu (30/7/2025).
Putri menyampaikan kolaborasi ini menjadi bentuk nyata kontribusi BUMN terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Putri mengatakan Kementerian BUMN menugaskan sejumlah BUMN untuk berpartisipasi langsung terhadap program Sekolah Rakyat.
"Nindya Karya sebagai koordinator atau kontraktor renovasi atau pembangunan sekolah rakyat," kata Putri.
Selain itu, lanjut Putri, Kementerian BUMN menugaskan PT PLN (Persero) berperan dalam mendukung penyediaan daya listrik agar operasional sekolah berjalan optimal. Sementara PT Telkom Indonesia turut mendukung dari sisi digital dengan menyediakan platform belajar, perangkat belajar, serta konektivitas internet yang andal.
Sekolah Rakyat digagas oleh Presiden Prabowo Subianto dengan tujuan untuk menyediakan akses pendidikan berkualitas bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem, mengacu pada Desil 1 dan 2 Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf alias Gus Ipul mengatakan program Sekolah Rakyat merupakan sekolah berbasis asrama (boarding school) untuk jenjang pendidikan mulai dari sekolah dasar (SD), sekolah menengah pertama (SMP), sampai dengan sekolah menengah atas (SMA). Pembangunan dan operasional Sekolah Rakyat dikerjakan oleh sejumlah kementerian/lembaga terkait, dipimpin oleh Kementerian Sosial.
Untuk tahap pertama hingga akhir Juli 2025, Kementerian Sosial menargetkan ada 100 Sekolah Rakyat yang beroperasi, yaitu di Pulau Sumatra (22 sekolah), Pulau Jawa (48 sekolah), Pulau Kalimantan (4 sekolah), Pulau Sulawesi (15 sekolah), Kepulauan Maluku (4 sekolah), Papua (3 sekolah), Bali (1 sekolah), Nusa Tenggara Barat (2 sekolah), dan Nusa Tenggara Timur (1 sekolah). Namun, target itu bertambah menjadi 159 sekolah dengan kapasitas hingga lebih dari 15.000 siswa.
Menurut Gus Ipul, Presiden Prabowo menargetkan hingga akhir 2025 ada 200 Sekolah Rakyat di berbagai daerah Indonesia. "Ya nanti kita lihat ya. Nanti kita lihat kondisinya. Yang jelas ini menyesuaikan kesiapan sarana dan prasarana. Untuk 159 titik itu, Insya Allah bisa menampung lebih dari 15 ribu siswa. Nanti, pada akhirnya," kata Gus Ipul menjawab pertanyaan wartawan saat jumpa pers di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (29/7/2025) malam.
