Harianjogja.com, SLEMAN-Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Sleman menyampaikan realisasi investasi hingga triwulan III 2025 mencapai Rp4,2 triliun. Capaian ini didominasi sektor pariwisata, transportasi dan pergudangan, industri, dan perdagangan.
Kepala DPMPTSP Sleman, Triana Wahyuningsih, mengatakan ada empat investasi prioritas di Sleman dan semuanya merupakan destinasi wisata.
Empat destinasi tersebut, antara lain: pertama, kawasan Watu Payung Sambirejo. Kegiatan investasi di kawasan ini mencakup pengembangan lokasi-lokasi wisata baru daerah Candi Ijo, Tebing Breksi, baik untuk penginapan maupun pusat jajanan serba ada (pujasera). Luas area investasi mencapai 7.800 meter persegi.
Kedua, kawasan wisata buatan berbasis alam Sendangarum. Kawasan wisata buatan ini menyediakan berbagai usaha jasa pariwisata, seperti penginapan, rumah makan, area bermain anak-anak, area pameran produk UMKM, agrowisata hortikultura, area budi daya dan pemancingan ikan, area olahraga, dan kegiatan lainnya.
Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Muda, Eni Sulistyawati, mengatakan realisasi investasi Rp4,2 triliun tersebut berasal dari 7.138 proyek sepanjang tahun 2025. Dari ribuan proyek itu, serapan tenaga kerja menyentuh 8.530 orang.
Dalam Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, ada 13 macam usaha pariwisata. Lima di antaranya adalah kawasan pariwisata, jasa transportasi wisata, perjalanan wisata, makanan dan minuman, serta penyediaan akomodasi.
Khusus kategori penanaman modal dalam negeri (PMDN), investasi dari sektor hotel dan restoran mencapai Rp120 miliar; transportasi, gudang, dan telekomunikasi Rp2,8 triliun; jasa lainnya Rp125 miliar.
Adapun industri makanan menyumbang Rp43,3 miliar serta perdagangan dan reparasi Rp178 miliar.
“Capaian investasi Kabupaten Sleman sampai dengan triwulan III ini telah melampaui target yang ditetapkan yaitu Rp2,5 triliun,” kata Eni saat dihubungi, Jumat (7/11/2025).
DPMPTSP Sleman mencatat paling tidak ada empat tantangan investasi di Bumi Sembada, seperti tingginya harga tanah, ketiadaan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) di sejumlah wilayah, ketiadaan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), dan sebagian besar wilayah berstatus Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B), Lahan Sawah Dilindungi (LSD), Cagar Budaya, dan Kawasan Rawan Bencana (KRB).
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
