Juru Bicara Kemenhaj Ichsan Marsha (tengah) memberikan keterangan pers di Kantor Daker Makkah, Selasa. ANTARA/HO-MCH 2026
Harianjogja.com, MAKKAH — Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) mengambil langkah tegas terhadap praktik penipuan dan penyimpangan dalam penyelenggaraan ibadah haji 2026. Sejumlah oknum Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU) hingga petugas terindikasi terlibat dalam kasus serius, mulai dari badal haji fiktif, penggelapan dana kurban, hingga penyusupan jamaah non-prosedural.
Juru Bicara Kemenhaj, Ichsan Marsha, menegaskan bahwa tindakan penertiban ini merupakan komitmen pemerintah untuk menjaga integritas penyelenggaraan ibadah haji yang transparan dan akuntabel. Ia menekankan bahwa jamaah tidak boleh dijadikan objek keuntungan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.
“Kami tidak akan mentoleransi praktik yang merugikan jamaah. Penindakan ini dilakukan untuk melindungi hak jamaah dan memastikan ibadah berjalan sesuai ketentuan resmi,” tegasnya dalam konferensi pers di Makkah, Selasa (9/6/2026)
Salah satu kasus terbesar melibatkan seorang mukimin bernama Muhtar yang diduga menggelapkan dana badal haji dan kurban milik jamaah asal Merauke dengan nilai mencapai Rp306,8 juta. Kasus ini terungkap setelah laporan langsung disampaikan kepada Menteri Haji dan Umrah.
Saat ini, pelaku telah berhasil ditangkap setelah koordinasi intensif antara pihak Kemenhaj, Divhubinter Polri, Konsulat Jenderal RI di Jeddah, serta otoritas keamanan Arab Saudi.
Selain itu, tim pengawas juga menemukan sejumlah kasus lain dengan nilai kerugian yang tidak kecil. Di antaranya, dugaan penggelapan oleh oknum pembimbing haji dari Timika sebesar Rp122 juta, praktik badal haji dan kurban bermasalah senilai Rp137,5 juta di Kloter Balikpapan, hingga kasus di Purwakarta yang mencapai Rp1,4 miliar dari praktik badal haji fiktif.
Dalam beberapa kasus, pelaku telah diminta mengembalikan dana kepada jamaah setelah dilakukan pembinaan. Namun, pemerintah tetap melakukan pengawasan ketat untuk mencegah praktik serupa terulang.
Ichsan menjelaskan bahwa Pemerintah Arab Saudi sebenarnya telah menetapkan mekanisme resmi untuk pembayaran dam melalui lembaga yang ditunjuk, yaitu Adahi. Namun, di lapangan masih ditemukan praktik pembayaran melalui pihak tidak resmi atau mukimin, yang berpotensi membuka celah penipuan.
Kemenhaj menegaskan bahwa seluruh transaksi terkait ibadah haji harus dilakukan melalui jalur resmi guna menjamin keamanan dan kepastian layanan bagi jamaah.
Kasus-kasus ini menjadi peringatan keras bagi seluruh pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan haji agar mematuhi aturan yang berlaku. Pemerintah juga mengimbau jamaah untuk lebih waspada dan tidak mudah tergiur tawaran layanan yang tidak jelas legalitasnya.
Dengan penindakan ini, diharapkan penyelenggaraan ibadah haji ke depan semakin bersih dari praktik curang dan memberikan rasa aman bagi seluruh jamaah Indonesia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Antara
Abdul Hamied Razak Jurnalis Harian Jogja, bagian dari Bisnis Indonesia Group menulis untuk media cetak dan online
