Soal Tata Kelola, Rosan Ungkap Danantara Punya Struktur Berlapis

Jakarta, CNBC Indonesia - CEO Badan Pengelola Investasi (BPI) Dana Anagata Nusantara (Danantara) Rosan P. Roeslani mengungkapkan Danantara akan menekankan prinsip tata kelola yang baik, salah satunya dalam bentuk struktur organisasi yang berlapis.

"Selain ada Dewan Pengawas, ada Dewan Penasihat, ada Oversight Committee juga, Pemantau, ada Komite Audit, Komite Investasi, Komite Ethical, dan masih ada lagi," sebut Rosan saat ditemui wartawan usai peresmian Danantara di Istana Merdeka, Senin (24/2/2024).

Struktur organisasi berlapis tersebut disebut Rosan dilaksanakan untuk memastikan bahwa pengurus Danantara dapat menjalankan perusahaan dengan baik dan bertanggung jawab.

Rosan menambahkan, pihaknya sangat yakini dengan niat yang baik, dengan kerja yang baik, Danatara akan memberikan dampak yang sangat besar kepada seluruh rakyat Indonesia.

"Dengan kehadiran Danantara, Indonesia bisa mempercepat perubahan ekonomi mencapai 8% seperti yang dicanangkan oleh pemerintah, dan kita menjadi negara dengan pendapatan high income country di tahun-tahun berikutnya," jelas Rosan.

Sebagai informasi, sebelum peluncuran BPI Danantara, Prabowo meneken sejumlah beleid terkait BUMN dan BPI Danantara, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kelola Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara.

Selanjutnya, Prabowo juga menandatangani Keputusan Presiden Nomor 30 tahun 2025 tentang Pengangkatan Dewan Pengawas dan Badan Pelaksana Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan kalau Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Rosan Perkasa Roeslani akan menjabat sebagai CEO Danantara Indonesia. "Iya Pak Rosan," katanya.

Sedangkan untuk CIO dan COO masing-masing akan dijabat oleh Founder AC Ventures Pandu Sjahrir dan Wakil Menteri BUMN Dony Oskaria. Sementara untuk ketua dewan pengawas akan dijabat Menteri BUMN Erick Thohir dan wakil ketua dewan pengawas ditempati eks Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Muliaman D. Hadad.

(fsd/fsd)

Next Article Superholding BUMN Bakal Mirip Temasek, Ini Profilnya