4 hours ago
1
Jakarta, CNBC Indonesia — Inflasi medis menjadi isu dalam beberapa waktu terakhir. Hal ini menyebabkan beban finansial pada industri asuransi.
Ketua Umum Asosiasi Rumah Sakit Swasta Indonesia Iing Ichsan Hanafi mengatakan dalam beberapa tahun terakhir telah berkomunikasi dengan Kementerian Kesehatan dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terkait inflasi medis.
Menurutnya memang hal itu suatu hal yang perlu dibenahi antara rumah sakit dan pelaku usaha asuransi. "Dari asuransi kemarin meminta coba dibuatkan link patch, guidelines. kemarina ada asuransi minta 40, ada teman-teman di kami keberatan buat itu karna merasa di sistem kami ada sistem yang lain, tapi lama-lama dipaksa untuk itu bisa. Ada kesepakatan antara asuransi dan rumah sakit untuk menyepakati," katanya dalam acara CNBC Indonesia Insurance Forum 2025 di Jakarta, Kamis (27/2/2025).
Menurutnya permasalahan utama saat ini adalah sistem di rumah sakit. Akan tetapi saat ini rumah sakit telah memiliki pengalaman dengan BPJS, sehingga ke depan bisa dilakukan pembenahan dengan lebih baik.
Chief Customer & Marketing Prudential Indoonesia Karin Zulkarnaen mengatakan telah mengumpulkan data-data di mana ada fraud dan penyalahgunaan. "Sebagai ilustrasi, operasi usus buntu itu umum, dua tahun lalu Rp20 juta-Rp60 jt. Tahun lalu di kelas yang sama meningkat dari Rp40 jt menjadi Rp90jt," katanya.
Oleh karena itu kemudian asuransi melakukan penyesuaian premi. Permasalahan kemudian timbul bahwa tidak semua nasabah mau dengan kenaikan premi.
Akan tetapi akhirnya Prudential memberikan pemahaman berupa edukasi kepada peserta. "Jadi edukasi sangat penting bahwa harga naik, tapi lebih penting kesehatan," katanya.
Sementara itu, Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun Merangkap Anggota Dewan Komisioner OJK, Ogi Prastomiyono menegaskan ekosistem layanan kesehatan hingga asuransi kesehatan, harus memperbaiki tata kelola dan lebih transparan untuk mengantisipasi inflasi medis yang tinggi. Dengan begitu, layanan kesehatan bisa dinikmati seluruh kalangan masyarakat dan ekosistemnya berjalan lebih efisien.
"Edukasi terhadap kesehatan harus ditegakkan, pemerintah harus terlibat. Begitu juga perusahaan asuransi kesehatan sehingga ekosistemnya bisa berjalan dengan efisien," ujar Ogi.
(mkh/mkh)
Saksikan video di bawah ini:
Video: Bos Asuransi Syariah Minta OJK Atur Klaim-Skema CoB Dengan BPJS
Next Article Ini Cara Baru OJK Perkuat Industri Asuransi di Indonesia
