Truk-Bus Pencabut Nyawa Gentayangan, Prabowo Diminta Turun Tangan

Jakarta, CNBC Indonesia - Peristiwa nahas melibatkan transportasi darat, bus dan truk, terus terjadi sejak awal tahun 2025 ini. Kecelakaan terjadi dipicu faktor beragam, hingga menyebabkan tabrakan beruntun, atau menabrak pejalan kaki.

Presiden Prabowo Subianto pun diminta segera bertindak untuk menyelesaikan persoalan keselamatan transportasi di Indonesia.

Pada hari Minggu pagi (5/1/2025) lalu, sebuah truk tak kuat menanjak di Tol Cipularang KM 97. Akibatnya, truk itu justru bergerak mundur dan menghantam kendaraan di belakangnya. Jasa Marga mengatakan kecelakaan ini melibatkan enam kendaraan yang terdiri dari satu truk, dua bus dan tiga mini bus.

Terbaru, pada hari Selasa (4/2/2025) pukul 23.30 WIB, terjadi kecelakaan beruntun yang melibatkan satu truk bermuatan galon dengan nomor polisi B 9235 PYW dan lima kendaraan minibus lainnya. Kecelakaan ini terjadi di Gerbang Tol (GT) Ciawi 2, KM 41+400 Ruas Tol Jagorawi arah Jakarta, menyebabkan 8 orang meninggal dunia.

Sebelumnya, mengutip DetikOto, sebuah bus milik Pusdik Brimob yang mengangkut rombongan SMAN 1 Porong, Sidoarjo, mengalami kecelakaan maut di KM 72 Tol Pandaan-Malang dekat Exit Tol Purwodadi, Pasuruan. Dua orang meninggal dunia akibat kecelakaan tersebut.

Ini menambah daftar kecelakaan yang terjadi di Indonesia sejak awal tahun 2025.dan truk. DetikOto  mencatat, ada 8 kecelakaan yang telah terjadi sejak awal tahun, melibatkan bus dan truk.

Lalu apa yang dapat dan harus dilakukan pemerintah?

Wakil Ketua Pemberdayaan dan Pengembangan Wilayah Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat Djoko Setijowarno mengusulkan agar Presiden Prabowo Subianto segera membentuk Satgas Darurat Keselamatan Transportasi Darat, diketuai TNI.

Dalam Surat Terbuka kepada Presiden Prabowo, dia menyoroti pemotongan anggaran yang dilakukan pemerintah untuk tahun 2025 ini. Dia meminta pemotongan anggaran jangan membabi buta yang akhirnya malah sulit mengantisipasi masalah kecelakaan, karena untuk mencari data juga akhirnya terbatas.

Dia pun meminta, anggaran program keselamatan di Kementerian Perhubungan (Kemenhub) jangan dikurangi apalagi dipangkas.

"Harapan kami agar anggaran keselamatan transportasi tidak ikut dipangkas. Begitu rumitnya persoalan angkutan logistik, mohon Bapak Presiden dapat membentuk Satgas Darurat Keselamatan Transportasi Darat (dengan Ketua dari TNI), mencontoh penanganan Covid 19 yang ditetapkan melalui Inpres. Perlu harmonisasi penegakan hukum (Gakkum)," katanya, Kamis (6/2/2025).

"Termasuk operasional KNKT tidak harus ikut dipangkas. Sekarang, Indonesia berada dalam Darurat Keselamatan Transportasi. Perlu harmonisasi penegakan hukum. Mohon Presiden segera bertindak," tambah Djoko yang juga Akademisi Prodi Teknik Sipil Unika Soegijapranata.

Tak hanya itu, dia juga mendesak pemerintahan Presiden Prabowo Subianto segera bertindak tegas terkait masih beroperasinya truk kelebihan muatan alias truk ODOL (over dimension over loading).

Sebagai informasi, penindakan dan pelarangan truk ODOL ini sebenarnya telah lama direncanakan pemerintah. Namun, selalu tertunda.

Djoko menuturkan, kecelakaan beruntun di Gerbang Tol Ciawi 2 di Bogor, Selasa (4/2/2025) malam, menunjukkan masih minimnya perhatian pemerintah pada keselamatan.

"Kecelakaan truk di jalan raya yang kerap dinilai terjadi akibat kelalaian dalam persiapan kendaraan," katanya.

Padahal, imbuh dia, selain kompetensi pemudi, kondisi kendaraan yang kurang terawat membuat kecelakaan yang melibatkan angkutan barang terus terjadi.

"Kejadian-kejadian ini mencerminkan lemahnya tata kelola dan kurangnya upaya perbaikan yang seharusnya dilakukan pemerintah," sebut Djoko.

"Permasalahan tabrakan beruntun yang berulang atau kecelakaan truk dengan dimensi dan muatan berlebih (overload overdimension/ ODOL) tidak pernah mendapatkan solusi dari negara. Kejadian seperti ini merupakan akumulasi carut marut penyelenggaraan atau tata kelola angkutan logistik di Indonesia," cetusnya.

Karena itu, dia mendesak pemerintah harus segera mengambil langkah nyata dan terukur dalam meningkatkan keselamatan transportasi darat. Dia berharap pemerintah tidak berlam-lama sampai harus menunggu jatuhnya korban-korban berikutnya.

Dia pun mengutip pernyataan Ketua Umum MTI Tory Damantoro, "Jika masalah ini terus diabaikan, masyarakat akan terus hidup dalam kecemasan dan harus mempertaruhkan nyawa setiap kali menggunakan moda transportasi darat. Kita tidak harus menunggu ada pejabat atau keluarga pejabat yang menjadi korban, sudah banyak nyawa hilang, sehingga harus segera dibenahi."

Apalagi, sambungnya, KNKT juga telah merekomendasikan pembentukan Forum Khusus Pemberantasan Over Dimensian Over Loading (ODOL) yang melibatkan seluruh lembaga/kementerian yang terkait di bidang keselamatan jalan, infrastruktur jalan, keamanan, hukum, perindustrian, sosial, perdagangan, politik dan perekonomian.

"Menghapus truk ODOL adalah keharusan bukan pilihan. Indonesia akan terus mengalami kerugian ekonomi dan meningkatnya angka kecelakaan. Kepercayaan publik terhadap tata kelola transportasi akan semakin merosot," kata Djoko.

(dce/dce)

Next Article Pengemudi Sengaja Tabrakkan Mobil ke Depan SD, Anak-Anak Terkapar