Trump Cabut Izin Keamanan Kamala Harris dan Hillary Clinton

Jakarta, CNN Indonesia --

Presiden AS Donald Trump mencabut izin keamanan untuk mantan Wakil Presiden Kamala Harris, mantan Menteri Luar Negeri Hillary Clinton, lainnya dalam langkah terbarunya melawan lawan-lawan Demokratnya.

Presiden dari Partai Republik yang juga telah mencabut izin keamanan untuk mantan Presiden Joe Biden itu mengalahkan Clinton dalam pemilihan presiden 2016 dan Harris dalam pemilihan tahun lalu.

"Saya telah memutuskan bahwa tidak lagi menjadi kepentingan nasional bagi individu-individu berikut untuk mengakses informasi rahasia," kata Trump dalam memorandum Jumat (21/3) malam yang juga menyertakan mantan Menteri Luar Negeri Antony Blinken.

Meskipun pencabutan tersebut mungkin tidak berdampak langsung, itu adalah salah satu tanda keretakan politik yang berkembang di Washington saat Trump berusaha membalas dendam pada musuh-musuhnya.

Memorandum tersebut, seperti diberitakan Reuters, dikeluarkan beberapa jam setelah Trump tiba di properti golf Bedminster, New Jersey, untuk akhir pekan.

[Gambas:Video CNN]

Trump juga menargetkan mantan anggota DPR dari Partai Republik Liz Cheney, seorang kritikus tajam Trump, mantan penasihat keamanan nasional Gedung Putih Biden Jake Sullivan, dan Fiona Hill, seorang pakar Rusia yang bertugas di Dewan Keamanan Nasionalnya selama masa jabatan pertamanya.

Mark Zaid, seorang pengacara keamanan nasional di Washington yang mewakili para whistleblower, dan Adam Kinzinger, seorang mantan anggota DPR dari Partai Republik yang merupakan kritikus tajam Trump, termasuk di antara beberapa orang lain yang izin keamanannya dicabut.

Ia juga telah mencabut izin keamanan untuk Biden, yang menolak akses tradisional mantan presiden tersebut ke intelijen AS.

Mantan presiden AS secara tradisional menerima pengarahan intelijen sehingga mereka dapat memberi nasihat kepada presiden petahana tentang keamanan nasional dan kebijakan luar negeri.

Pada 2021, Biden mencabut izin keamanan untuk Trump, yang saat itu adalah mantan presiden.

(reuters/chri)