Usia Pensiun Pekerja di RI Tambah Terus, Kemnaker Buka Suara

Jakarta, CNBC Indonesia - Usia pensiun pekerja di Indonesia terus bertambah seiring dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menjelaskan, berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun, usia pensiun ditetapkan bertambah satu tahun setiap tiga tahun. Mulai dari 57 tahun pada 2019, menjadi 58 tahun pada 2022, dan akan meningkat menjadi 59 tahun pada 2025.

Kebijakan ini bertujuan untuk menyesuaikan usia produktif pekerja dengan peningkatan usia harapan hidup di Indonesia, serta menjaga keberlanjutan program jaminan pensiun.

Kepala Biro Humas Kemnaker, Sunardi Manampiar Sinaga menjelaskan bahwa usia pensiun pekerja dimaknai sebagai batas usia maksimal untuk berhenti bekerja. Namun, batas usia ini tetap harus disesuaikan dengan karakteristik pekerjaan serta beban kerja yang terkadang membutuhkan energi lebih, kekuatan fisik, ketelitian dan aspek lainnya.

Pada usia tersebut, pekerja yang terdaftar dalam program Jaminan Pensiun (JP) berhak menerima manfaat dari BPJS Ketenagakerjaan, baik saat masih bekerja maupun setelah tidak bekerja. Manfaat JP dapat dicairkan ketika peserta memasuki usia pensiun, mengalami cacat total tetap, atau ahli waris bagi peserta yang meninggal dunia.

"Usia pensiun pekerja pada tahun 2025 ini ditetapkan 59 tahun sesuai amanat PP Nomor 45 Tahun 2015, dan ke depan, usia pensiun pekerja akan terus dinaikkan hingga pada tahun 2043 nantinya usia pensiun 65 tahun. Hal ini didasarkan pada kajian mendalam terkait angka harapan hidup di Indonesia yang terus meningkat, serta membaiknya kondisi kesehatan masyarakat," jelas Sunardi dalam keterangan tertulisnya, dikutip Sabtu (18/1/2025).

Sunardi menegaskan, Jaminan Pensiun (JP) merupakan salah satu hak pekerja yang wajib dipenuhi oleh perusahaan dan selain JP, perusahaan juga memiliki kewajiban lainnya, yaitu memberikan pesangon, uang penghargaan masa kerja, serta Jaminan Hari Tua (JHT). Semua itu bertujuan untuk memberikan kepastian perlindungan sosial kepada pekerja.

"Hal lain yang juga perlu menjadi perhatian kita, bahwa peraturan perundang-undangan juga telah menetapkan terkait Perjanjian Kerja (PK), Perjanjian Kerja Bersama (PKB) dan Peraturan Perusahaan (PP) sebagai teknis pelaksanaan antara pekerja dan pemberi kerja. Hal ini berdasarkan UU nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan sebagaimana yang telah diubah dalam UU cipta kerja," pungkasnya.

(wur)

Next Article Ida Fauziyah Pamit Jadi Menteri Ketenagakerjaan, Ada Apa?