AHY Dorong Kolaborasi Lintas K/L untuk Wujudkan Kebijakan Logistik Berkelanjutan

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA, – Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), mendorong penguatan kolaborasi lintas kementerian/lembaga untuk mengatasi kendaraan over dimension over loading (ODOL) sebagai bagian dari upaya mewujudkan kebijakan logistik nasional yang berkelanjutan. Hal ini disampaikan AHY di Jakarta pada hari Senin.

AHY menekankan bahwa kolaborasi lintas kementerian dan lembaga sangat penting dalam memperkuat implementasi kebijakan penertiban kendaraan ODOL. Koordinasi melibatkan Kementerian Perhubungan, Kementerian BUMN, Kementerian Perindustrian, Kementerian Ketenagakerjaan, Badan Pusat Statistik, Kementerian Pekerjaan Umum, dan Bappenas. Tujuannya agar kebijakan zero ODOL dapat berjalan komprehensif tanpa menimbulkan disrupsi ekonomi.

Menurut AHY, sinergi lintas sektor memungkinkan setiap aspek mulai dari keselamatan, efisiensi transportasi, hingga daya saing industri dalam negeri dapat diakomodasi dalam satu kerangka kebijakan selaras. "Tidak boleh ada yang merasa lebih penting dari yang lain. Tetapi ketika harus diletakkan pada prioritasnya, tentu keselamatan manusia tidak ada yang lebih tinggi dari itu," tambahnya.

Langkah kolaboratif ini juga mencakup penyusunan insentif dan penyesuaian regulasi industri agar pelaku usaha tidak terbebani, sekaligus memperkuat rantai pasok logistik yang efisien dan ramah lingkungan. Pemerintah menargetkan kebijakan zero ODOL dapat berlaku efektif secara nasional mulai 1 Januari 2027 mendatang.

Konten ini diolah dengan bantuan AI.

sumber : antara