4 hours ago
1
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menegaskan sinergi antarkementerian menjadi kunci memperkuat fondasi pembangunan nasional di tahun pertama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Ia menilai, koordinasi lintas sektor terus diperkuat agar hasil pembangunan dapat dirasakan merata di seluruh wilayah Indonesia.
“Banyak hal yang sudah dilakukan dalam satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Kami ingin terus memperbaiki dan membenahi apa yang sudah dijalankan selama ini,” ujar AHY saat konferensi pers capaian satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo di kantor Kemenko IPK, Jakarta, Selasa (21/10/2025).
AHY menjelaskan, Kemenko IPK merupakan kementerian baru dengan mandat besar untuk mengoordinasikan pembangunan lintas sektor. Pada tahap awal, pihaknya fokus memetakan struktur, fungsi, serta kewenangan agar arah kerja menjadi lebih efektif. “Satu tahun pertama tentu banyak hal yang harus kita pahami terlebih dahulu. Ini kementerian koordinator yang baru, sebelumnya belum pernah ada Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK),” kata AHY.
Ia menambahkan, Kemenko IPK membawahi lima kementerian teknis yang menjadi pilar pembangunan infrastruktur dan kewilayahan. Sinergi antarinstansi, kata dia, menjadi kunci mempercepat penyelesaian persoalan di lapangan. “Kita mulai dari mengetahui organisasi ini, kemudian job desknya seperti apa saja dan mana wilayah otoritas kewenangan tanggung jawab dan mana yang di luar dari Kemenko IPK,” ujarnya.
Menurut AHY, pemerintah telah menghadirkan sejumlah quick wins dalam satu tahun terakhir. Namun, banyak kebijakan yang masih membutuhkan waktu dan dukungan lintas sektor.
“Ada quick wins yang sudah dihadirkan tapi juga kami harus mengakui banyak hal yang butuh proses, butuh waktu, butuh dukungan dari berbagai pihak,” kata dia.
AHY menekankan semangat pemerataan pembangunan agar infrastruktur tidak hanya terpusat di kota besar. “Selalu disampaikan infrastruktur harus berdampak langsung, infrastruktur harus menjangkau semua, semua berarti seluruh wilayah Indonesia,” tegasnya.
Ia menilai infrastruktur menjadi bagian penting dari visi Asta Cita pemerintahan Prabowo, terutama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan merata. “Kita harus mengejar pertumbuhan ekonomi yang tinggi, bahkan menuju delapan persen,” ucap AHY.
Namun, ia mengingatkan bahwa pertumbuhan ekonomi perlu disertai pemerataan agar tidak menimbulkan kesenjangan antarwilayah. Karena itu, pemerintah juga memprioritaskan ketahanan pangan, energi, dan air bersih sebagai fondasi utama pembangunan.
AHY menambahkan, peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) menjadi bagian penting dari strategi pembangunan jangka panjang. “Pendidikan, kesehatan, pengentasan kemiskinan, ini yang menjadi fokus yang harus didukung oleh Kemenko IPK karena semua membutuhkan dukungan infrastruktur,” katanya.
Ia juga mengakui masih ada tantangan ego sektoral dalam koordinasi lintas kementerian, namun kemajuan telah terlihat dalam integrasi kebijakan dan program. “Seringkali bergerak dalam silo, seringkali terbentur dengan ego sektoral. Tapi saya bersyukur, walaupun tidak selalu mulus, tetapi lima kementerian yang ada dalam koordinasi kami telah menjalankan fungsinya dengan baik,” ujar AHY.
AHY menegaskan kehadiran Kemenko IPK untuk menyatukan arah pembangunan nasional. “Kemenko IPK hadir untuk menyelaraskan segala upaya dari semua kementerian dan lembaga yang terkait dengan infrastruktur,” kata AHY.
