4 hours ago
1
REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA – Tenaga Ahli Utama Badan Komunikasi Pemerintah RI, Hariqo Wibawa Satria, mengatakan kebijakan penghematan energi difokuskan pada efisiensi di sektor pemerintahan, bukan pada pembatasan aktivitas publik.
“Tidak ada pengurangan aktivitas masyarakat. Yang dilakukan adalah pengurangan perjalanan dinas pejabat hingga 50 persen untuk dalam negeri dan 70 persen untuk luar negeri, serta pengurangan kegiatan yang tidak esensial,” kata Hariqo dalam Dialog Indonesia Bicara yang ditayangkan di TVRI, Rabu (1/4/2026).
Hariqo menyebut pemerintah juga mendorong optimalisasi pola kerja fleksibel seperti work from home (WFH) yang menurutnya mampu menekan konsumsi BBM sekaligus meningkatkan kualitas hidup aparatur sipil negara (ASN). Langkah ini menjadi bagian dari transformasi budaya kerja menuju gaya hidup yang lebih hemat, sehat, dan produktif.
Hariqo menambahkan, kondisi energi nasional saat ini masih dalam kondisi aman dan terkendali. Pemerintah, kata dia, telah memiliki peta jalan yang jelas dalam menjaga stabilitas energi, termasuk memastikan harga BBM tetap stabil di tengah gejolak global.
“Kita patut bersyukur, dibandingkan banyak negara lain, situasi Indonesia relatif aman. Namun, kita tetap harus bersiap dengan membangun budaya hidup hemat dan mengutamakan kepentingan nasional,” ucap Hariqo.
Dalam kesempatan yang sama, Pakar Kebijakan Publik Universitas Trisakti, Trubus Rahardiansyah, menilai kebijakan ini sebagai langkah strategis yang tidak hanya berorientasi jangka pendek, tetapi juga dapat menjadi blueprint perubahan perilaku masyarakat dalam penggunaan energi.
“Semua aktivitas tetap berjalan normal, tetapi dengan perencanaan yang lebih matang dan berbasis skala prioritas. Ini bukan sekadar penghematan, tapi upaya membangun kesadaran kolektif masyarakat,” kata Trubus.
Ia juga menekankan pentingnya sosialisasi berkelanjutan agar masyarakat memahami tujuan kebijakan tersebut, sekaligus berpartisipasi aktif dalam mendukung efisiensi energi. Menurutnya, pengalaman selama pandemi COVID-19 menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia mampu beradaptasi dengan perubahan pola aktivitas tanpa menurunkan produktivitas secara signifikan.
“Produktivitas ekonomi tetap bisa terjaga, selama masyarakat mampu berinovasi dan beradaptasi dengan kondisi yang ada,” ujar Trubus.
Ke depan, Trubus berharap pemerintah dapat menyusun roadmap yang jelas agar kebijakan penghematan energi ini dapat berjalan berkelanjutan, serta disesuaikan dengan karakteristik masing-masing daerah, termasuk memperkuat infrastruktur dan literasi digital.
Melalui langkah ini, Guru Besar Universitas Trisakti itu optimistis Indonesia tidak hanya mampu menghadapi potensi krisis energi global, tetapi juga membangun fondasi budaya hemat energi yang berkelanjutan di tengah masyarakat.
Kebijakan kerja fleksibel seperti WFH dinilai efektif dalam mendukung efisiensi energi. Analisis berbagai lembaga internasional seperti International Energy Agency (IEA) menunjukkan bahwa pengurangan mobilitas harian mampu menekan konsumsi BBM sektor transportasi hingga 10–30 persen.
