Ambisi Militerisasi Jerman Terancam Layu Sebelum Berkembang; Angka Penolakan Wajib Militer Meroket

3 hours ago 1

Ilustrasi militer Jerman atau Bundeswehr.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA –– Jerman mempercepat transformasi militernya dalam skala besar, menandai perubahan paling signifikan sejak Perang Dingin.

Di tengah meningkatnya ketegangan keamanan di Eropa, Berlin tidak hanya memperkuat anggaran pertahanan, tetapi juga mulai membuka kembali opsi wajib militer untuk memenuhi kebutuhan personel angkatan bersenjata.

Langkah ini sejalan dengan strategi militer terbaru yang diluncurkan pemerintah Jerman pada April 2026. Dalam dokumen tersebut, Berlin mempertahankan target minimal 260.000 tentara aktif, dengan total kekuatan mencapai sekitar 460.000 personel termasuk cadangan.

Menteri Pertahanan Jerman, Boris Pistorius, menegaskan bahwa penguatan ini bukan sekadar penyesuaian teknis, melainkan bagian dari perubahan strategis yang lebih luas.

“Ambisi kami… untuk menjadi kekuatan militer konvensional terkuat di Eropa,” ujarnya dalam pemaparan strategi di Berlin, sebagaimana dimuat Euronews.

Pernyataan tersebut menandai pergeseran tajam dalam kebijakan pertahanan Jerman, yang selama puluhan tahun cenderung menahan diri dalam urusan militer pasca-Perang Dunia II.

Di saat yang sama, pemerintah menghadapi tantangan besar dalam merekrut personel. Isu reformasi wajib militer kembali mencuat, seiring kebutuhan memperluas jumlah pasukan. Undang-undang baru yang mulai berlaku 1 Januari membuka jalan bagi skema wajib militer bagi pemuda kelahiran 2008 atau setelahnya, dengan pendekatan awal berbasis sukarelawan.

Namun, jika target tidak tercapai, parlemen Jerman atau Bundestag dapat mengaktifkan kembali sistem wajib militer berbasis kebutuhan.

Dinamika ini memicu respons beragam di masyarakat. Data terbaru menunjukkan peningkatan signifikan permohonan penolakan wajib militer atas dasar keyakinan. Pada kuartal pertama 2026, sebanyak 2.656 orang mengajukan permohonan tersebut, melanjutkan tren kenaikan dari 2.998 kasus pada 2024 dan 3.867 kasus pada 2025, sebagaimana diberitakan Der Spiegel.

Jika tren ini berlanjut, angka tersebut berpotensi menjadi yang tertinggi sejak wajib militer ditangguhkan pada 2011.

Read Entire Article
Ekonomi | Asset | Lokal | Tech|