Anggaran Badan Pangan Dibabat Sampai 48,7%, Apa Kabar Pangan Murah?

Jakarta, CNBC Indonesia - Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi menjamin penghematan anggaran yang diperintahkan Presiden Prabowo Subianto dalam Inpres No 1/2025 tidak akan mengganggu program-program untuk rakyat. Program tersebut, kata dia, tetap dijalankan dengan efisien.

"Setelah efisiensi, Bapanas tetap berkomitmen mengimplementasikan program-program andalan yang berkaitan dengan stabilisasi, kerawanan, kewaspadaan, penganekaragaman konsumsi, dan keamanan pangan," katanya dalam keterangan resmi, Jumat (14/2/2025).

"Misalnya saja program stabilisasi seperti Gerakan Pangan Murah (GPM) baik pelaksanaan oleh pusat maupun daerah melalui dana dekonsentrasi ke 38 provinsi, Fasilitasi Distribusi Pangan (FDP) dengan target 1.000 ton, dan enumerator panel harga pangan yang didukung 1.053 orang se-Indonesia," tambahnya.

Selain itu, lanjut Arief, ada pula bantuan pangan bencana 26.800 paket, penyaluran beras fortifikasi 1.944 paket, dan penyusunan FSVA (Food Security and Vulnerability Atlas) di 38 provinsi. Selanjutnya program promosi penganekaragaman konsumsi pangan tetap jadi prioritas diiringi dengan pengembangan usaha pengolahan pangan, serta sertifikasi dan registrasi juga pengawasan keamanan pangan segar.

Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi IV DPR RI, Kamis malam (13/2/2025), Arief mengungkapkan, anggaran Bapanas dipangkas Rp160,9 miliar atau 48,7% dari total pagu anggaran sebelumnya yang sebesar Rp329,95 miliar. Sehingga, pagu anggaran Bapanas tahun 2025 menjadi Rp169,05 miliar.

"Badan Pangan Nasional mengalami efisiensi Rp160,9 miliar atau sekitar 48,7%. Sehingga, pagu Badan Pangan Nasional menjadi Rp169,05 miliar," beber Arief.

Lantas, sektor mana saja yang terdampak?

Arief mengungkapkan, program ketersediaan, akses, dan konsumsi pangan berkualitas menjadi sektor yang paling banyak mengalami pemotongan. Awalnya, program ini memiliki pagu anggaran sebesar Rp212,8 miliar, mengalami efisiensi atau pemangkasan sebesar Rp154,59 miliar atau 72,6%, sehingga anggarannya hanya tersisa Rp58,3 miliar.

Sementara itu, program dukungan manajemen mengalami pemangkasan yang lebih kecil, yaitu Rp6,31 miliar dari pagu awal Rp117,06 miliar atau 5,39%, sehingga tersisa sebesar Rp110,75 miliar.

Adapun rincian efisiensi anggaran ini menyasar beberapa aspek operasional dan belanja barang, di antaranya:

• ATK, Pengadaan, dan Percetakan dipangkas Rp6,41 miliar atau 81,27%
• Rapat, seminar, dan sejenisnya dipangkas Rp8,58 miliar atau 48%
• Kajian, analisis, Diklat dan Bimtek dipangkas Rp11,08 miliar atau 35%
• Honor jasa profesi dipangkas Rp7,55 miliar atau 39,48%
• Sewa gedung, kendaraan, dan peralatan dipangkas 500 juta atau 8,31%
• Lisensi aplikasi dipangkas Rp1,48 miliar atau 76,74%
• Jasa konsultan dipangkas 100% (alias ditiadakan)
• Bantuan pemerintah dipangkas Rp15,6 miliar atau 64,34%
• Pemeliharaan dan perawatan dipangkas Rp340 juta atau 5%
• Perjalanan dinas dipangkas Rp86 miliar atau 67,86%
• Peralatan dan mesin dipangkas Rp2,9 miliar atau 78,49%
• Infrastruktur dipangkas Rp19,8 miliar atau 100%

Stok Cadangan Pangan Pemerintah

Di sisi lain, Arief menekankan gagasan terkait urgensi peningkatan kuantitas dari Cadangan Pangan Pemerintah (CPP). Dengan stok CPP yang mumpuni, tentunya berbagai program intervensi pemerintah dapat lebih lincah dan masif.

"Ke depan adanya peningkatan CPP dan ini harusnya masuk ke dalam anggaran. Yang berikutnya lagi adalah Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan. Jadi, kedua ini seperti permintaan Pimpinan Komisi IV, bahwa harusnya bisa masuk, sehingga pada periode yang akan datang, Badan Pangan Nasional bisa mengelolanya," tuturnya.

"CPP ini memang harus bisa kita pakai untuk intervensi pemerintah. Yang pertama untuk bantuan pangan kepada yang sangat memerlukan, seperti lansia dan lain-lain, usia tidak produktif. Kemudian untuk disaster (bencana alam). Bahkan bisa juga disalurkan untuk bantuan internasional. Ini penting sekali, buat kelangsungan pangan kita ke depan," sebut Arief.

Sebagai informasi, pemerintah telah memerintahkan Perum Bulog segera menyerap 2 juta ton beras sampai bulan April 2025 dari hasil panen petani dalam negeri, yang akan dijadikan sebagai tambahan stok CPP.

(dce)

Next Article Pencairan Anggaran Numpuk di Akhir Tahun, APBN Bisa Tekor Lebih Banyak