Anggaran Dipotong Rp 2 T, Nusron Ungkap Nasib Tenaga Honorer ATR

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid menanggapi dengan santai ihwal pemangkasan anggaran yang terjadi di kementeriannya. Menurut dia, efisiensi anggaran adalah hal yang wajar dan bertujuan untuk memastikan program-program prioritas pemerintahan Prabowo-Gibran tetap berjalan optimal.

"Efisiensi anggaran ini baik dalam rangka refocusing supaya kita ini fokus pada program-program yang benar-benar prioritas pemerintahan Pak Prabowo dan Mas Gibran," kata Nusron saat ditemui di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (12/2/2025).

Nusron menyebut pemotongan anggaran ini bertujuan untuk menghilangkan "lemak-lemak" yang tidak diperlukan. Ia mencontohkan beberapa pengeluaran kecil yang sering dianggap sepele tetapi bisa menumpuk, seperti kelalaian mematikan AC di malam hari saat tidak ada aktivitas.

"Ini biasalah mekanisme seperti ini, dalam rangka untuk menghapuskan lemak-lemak yang tidak perlu itu biasa," ujarnya.

Selain itu, ia juga menyoroti kebiasaan mengadakan rapat di luar kota yang sebenarnya bisa dilakukan di kantor. Sebagai langkah efisiensi, Kementerian ATR/BPN kini memanfaatkan fasilitas yang sudah tersedia, seperti gedung Pusdiklat di Cikeas, yang memiliki kamar tidur dan ruang rapat. Dengan begitu, anggaran untuk rapat yang biasanya diadakan di hotel dapat dikurangi secara signifikan.

Sementara itu soal isu pemutusan hubungan kerja (PHK) tenaga honorer akibat efisiensi anggaran, Nusron menegaskan bahwa hal itu tidak akan terjadi di lingkup ASN. Ia juga memastikan efisiensi anggaran tidak menyentuh gaji dan tunjangan kinerja (tukin) Aparatur Sipil Negara (ASN). Semua hak pegawai tetap dibayarkan sesuai aturan.

"Aku nggak yakin ya sampai ada PHK. Kan nggak mungkin kena PHK kalau ASN. ASN itu adanya pensiun atau nggak pensiun, itu aja," jelasnya.

Sedangkan untuk tenaga honorer, Nusron menjelaskan bahwa status mereka memang berbeda dari ASN. Honorer adalah tenaga yang diperbantukan sesuai kebutuhan. Jika pekerjaan masih tersedia, mereka tetap bisa bekerja. Namun, karena sifatnya tidak melekat seperti ASN, kemungkinan pengurangan tenaga honorer tetap ada.

"Kalau yang honorer kan memang itu namanya juga honorer. Honorer itu kan tenaga diperbantukan, kalau yang ada pekerjaan lebih, untuk diperbantukan. Kan dia tidak melekat, namanya juga honorer, gitu lho," tukasnya.

Perlu diketahui, pemangkasan anggaran yang dilakukan pemerintah di berbagai kementerian dan lembaga, merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD tahun anggaran 2025, yang dikeluarkan oleh Presiden Prabowo Subianto sejak 22 Januari 2025.

Di hadapan Komisi II DPR RI, Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid mengungkapkan pagu awal kementeriannya sebelum efisiensi adalah Rp6,6 triliun. Namun, pemerintah melakukan pemotongan sebesar Rp2 triliun atau sekitar 31,17%. Dengan demikian, sisa anggaran yang dapat digunakan oleh Kementerian ATR/BPN adalah Rp4,44 triliun.

"Pagu kita sebelum ada efisiensi adalah Rp6,6 triliun. Kita mendapatkan atau kena efisiensi sebanyak Rp2 triliun atau ekuivalen dengan 31,17%. Sehingga dengan sisa dana yang masih adalah Rp4,44 triliun," ungkap Nusron dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (12/2/2025).

Pemotongan ini tentu berdampak pada berbagai program di lingkungan Kementerian ATR. Nusron pun melakukan efisiensi dengan memangkas anggaran di beberapa pos pengeluaran. Berikut beberapa pos anggaran yang mengalami penyesuaian anggaran:

• Alat tulis kantor terjadi penyesuaian sebesar 90%
• Kegiatan seremonial terjadi penyesuaian sebesar 56,9%
• Rapat, seminar, dan sejenisnya terjadi penyesuaian sebesar 75%
• Kajian dan analisis terjadi penyesuaian sebesar 66,97%
• Diklat dan Bimtek terjadi penyesuaian sebesar 62,3%
• Honor output kegiatan dan jasa profesi terjadi penyesuaian sebesar 50%
• Percetakan dan souvenir terjadi penyesuaian sebesar 77,9%
• Sewa gedung, kendaraan dan peralatan terjadi penyesuaian sebesar 73,3%
• Lisensi aplikasi terjadi penyesuaian sebesar 41,03%
• Jasa konsultan terjadi penyesuaian sebesar 60,70%
• Bantuan pemerintah terjadi penyesuaian sebesar 16,7%
• Pemeliharaan dan perawatan terjadi penyesuaian sebesar 23%
• Perjalanan dinas terjadi penyesuaian sebesar 65,49%
• Peralatan dan mesin terjadi penyesuaian sebesar 60%
• Infrastruktur terjadi penyesuaian sebesar 69,34%
• Belanja lainnya terjadi penyesuaian sebesar 68,35%

(wur)

Next Article Prabowo Tunjuk Maruarar Jabat Menteri Perumahan & Nusron Menteri ATR