Brunei Darussalam Ternyata Masuk Daftar Hitam AS Gara-gara Ini

6 hours ago 2

Jakarta, CNBC Indonesia - Setiap tahun, Kementerian Luar Negeri AS mengeluarkan laporan Perdagangan Manusia (TIP). Di dalamnya, berbagai negara di dunia dibagi berdasarkan 3 kategori.

Singkatnya, tier 1 adalah negara-negara yang dinilai memenuhi mandat Undang-undang Perlindungan Korban Perdagangan Manusia (TVPA). Lalu, tier 2 adalah negara-negara yang belum sepenuhnya memenuhi standar minimum TVPA, tetapi dinilai memiliki upaya signifikan untuk menjadi lebih baik.


Terakhir, tier 3 adalah negara-negara yang dinilai tidak memenuhi standar TVPA dan tidak memiliki upaya signifikan dalam meningkatkan perlindungan terhadap korban perdagangan manusia.

Brunei Darussalam yang merupakan salah satu negara tetangga Indonesia masuk ke dapam tier 3 dalam laporan TIP yang dirilis Juni 2024 silam.

Hal ini cukup mengagetkan, sebab Brunei Darussalam selama ini dikenal sebagai negara yang 'adem-ayem'. Ternyata, Brunei Darussalam termasuk dalam 'daftar hitam' yang dinilai tidak memenuhi standar perlindungan terhadap korban perdagangan manusia.


Negara-negara dalam tier 3 berisiko menghadapi sanksi dari AS, termasuk pembatasan bantuan ekonomi atau dukungan lainnya.

Mengutip laporan AFP, alasan AS memasukkan Brunei Darussalam ke kategori daftar hitam tier 3 dikarenakan kurangnya upaya Negeri Petro Dollar dalam menangani isu perdagangan manusia.

Bahkan, Brunei disebut tidak menghukum pelaku perdagangan manusia selama 7 tahun berturut-turut.

"Brunei mempublikasikan upaya untuk menangkap 'pekerja yang melarikan diri', dan mencambuk beberapa dari mereka yang tertangkap," kata laporan itu, merujuk perlakuan monarki Brunei Darussalam ke korban perdagangan manusia.

Secara umum, Brunei Darussalam memiliki hubungan baik dengan AS. Meskipun negara mayoritas Muslim ini kerap mendapat kritik karena tetap menerapkan hukuman mati, terutama ke kelompok homoseksual.

Negara Senasib Brunei Darussalam

Nasib serupa juga dialami oleh Sudan. Negara Afrika itu disorot karena tak becus menangani perekrutan tentara anak-anak.

Laporan itu juga menyoroti peran teknologi dalam mempermudah para pelaku perdagangan manusia untuk melintasi perbatasan. Mantan Menteri Luar Negeri Antony Blinken yang masih bertugas pada Juni 2024, menyebutkan peningkatan penipuan dunia maya memikat orang-orang yang dipaksa bekerja.

"(Padahal) beberapa dari teknologi yang sama dapat digunakan untuk mengungkap dan menghentikan perdagangan manusia dan dapat membantu kita meminta pertanggungjawaban para pelaku," kata dia kala itu.

Di sisi lain,, Vietnam dikeluarkan dari daftar tier 3 karena dianggap telah melakukan peningkatan penyelidikan dan penuntutan serta memberi bantuan yang lebih besar kepada para korban. Vietnam sendiri pernah dimasukkan AS ke dalam daftar yang sama selama dua tahun ke belakang.

Hal sama juga terjadi ke Afrika Selatan dan Mesir. Sementara Aljazair resmi dikeluarkan dari daftar. Sebelumnya, China, Rusia dan Venezuela juga masuk daftar hitam AS.

China dan Rusia memang menjadi dua negara yang terkenal berseteru dengan AS. Sejak masa pemerintahan Joe Biden hingga Trump saat ini, AS dan China terlibat perang dagang yang sengit.

Sementara itu, pemerintahan Biden sepenuhnya mendukung Ukraina untuk melawan invasi Rusia. Pada pemerintahan Trump, hubungan Ukraina dan AS sempat merenggang. Namun, secara umum Rusia masih tetap terhitung sebagai musuh bebuyutan AS.

Dalam laporan terbaru yang diajukan ke Kongres AS dalam pengujian interim TIP 2025 yang dirilis pada 3 Februari 2025, disebutkan bahwa tak ada negara yang direkomendasikan untuk naik kelas dari tier 3 ke tier 2 pada tahun ini.

Namun, ada 4 negara yang meningkat dari tier 2 ke tier 1. Masing-masing adalah Polandia, Korea, dan Suriname.


(fab/fab)

Saksikan video di bawah ini:

Video: Bank Dunia Pesimistis Ekonomi RI 5% di 2025, Prabowo Bisa Apa?

Read Entire Article
Ekonomi | Asset | Lokal | Tech|