5 days ago
5
Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan efek pemangkasan anggaran terhadap budaya kerja di Kementerian Keuangan. Anggaran Kementerian Keuangan sendiri telah terpangkas sebesar Rp 8,99 triliun dari pagu Rp 53,19 triliun, seiring adanya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025. Anggaran Kemenkeu kini menjadi Rp 44,20 triliun.
"Diharapkan akan menciptakan sebuah budaya baru penekanan kepada pelaksanaan tugas secara efisien, secara cepat, secara baik, pelayanan publik tidak dikorbankan dan tentu berbagai target-target tidak akan kita lakukan pengurangan," kata Sri Mulyani saat rapat kerja dengan Komisi XI DPR, Jakarta, Kamis (13/2/2025).
Sri Mulyani menekankan, meski efisiensi anggaran ini tidak berdampak pada belanja pegawai dan belanja sosial, namun berdampak ke budaya kerja kementeriannya.
Di antaranya. mengembangkan mekanisme digital dengan penggunaan aplikasi yang bisa bersifat kolaboratif, seperti MS365 secara terpusat, sehingga pengadaan dan juga dari sisi efektivitasnya bisa lebih meningkat.
Lalu, pengadaan laptop dilakukan melalui e-katalog LKPP dan juga disertai kebijakan TKDN yang menyebabkan hemat 33% dari pengadaan laptop sebelumnya.
Digitalisasi proses bisnis ini kata dia juga menyebabkan mesin fotokopi di Kementerian Keuangan yang tadinya 129 unit menjadi 24 unit.
"Ini dikarenakan ada beberapa kepentingan yang memang pada saat kita melaksanakan tugas, seperti proses pengadilan dan lain-lain sering dimintakan dokumen secara printing, sehingga kami masih memiliki 24 unit mesin fotokopi," ucap Sri Mulyani.
Untuk belanja pegawai seperti pembayaran gaji dilakukan terpusat melalui share services, hingga menurunkan jumlah staf Kementerian Keuangan. Jumlah pegawai Kemenkeu turun 4.434 orang, dari 82.468 orang menjadi 77.023 orang.
Berbagai pertemuan pun ia katakan kini harus dilakukan di lingkungan Kemenkeu. "Sehingga tidak perlu menyewa berbagai macam ruangan meeting," tuturnya.
Perjalanan dinas pun ia tegaskan kini harus menggunakan e-Perjadin. Mekanisme perjalanan dinas itu membuat seluruh aktivitas pegawai yang ke luar kota bisa dimonitor dari sisi tujuan hingga frekuensinya.
Menurut Sri Mulyani, berbagai belanja-belanja operasional seperti konsinyering hingga kegiatan seremonial, telah dihapuskan. Termasuk pengadaan souvenir, penciptaan banner, spanduk, bahan, hingga konsumsi rapat.
"Kami tidak ada lagi di dalam rapat itu konsumsi. Diklat, Bimtek, sosialisasi secara luring dalam hal ini, perjalanan dinas, belanja modal yang masih bisa ditunda, kami lakukan penundaan termasuk untuk multi-year contract yang belum selesai tahun ini masih bisa kita rekomposisi dan distress, sehingga menimbulkan pengurangan belanja tahun ini," tutur Sri Mulyani.
Belanja langganan daya dan jasa, belanja sewa dan pemeliharaan gedung, serta peralatan mesin yang kita anggap tidak prioritas juga telah ia pangkas.
"Perubahan cara kerja baru juga kita introduce ini sebetulnya bukan hal yang baru tapi kita akan makin akselerasi di dalam rangka untuk meningkatkan kualitas tanpa menimbulkan dampak dari sisi belanja," ungkapnya.
(arj/haa)
Saksikan video di bawah ini:
Video: Anggaran Dipangkas, Ara Tegaskan 3 Juta Rumah Jalan Terus
Next Article Belanja RI Tembus Rp 1.930 T di Agustus 2024, Buat Apa Saja?
