4 hours ago
1
Jakarta, CNBC Indonesia - Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengeluarkan perintah khusus ke Apple untuk menghapus kebijakan tentang keberagaman, kesetaraan, dan inklusi atau kerap diistilahkan DEI.
Perintah itu menyusul pengambilan suara pemegang saham Apple yang sepakat kebijakan DEI harus tetap diberlakukan di perusahaan.
Sebelumnya, raksasa teknologi seperti Meta dan Alphabet sudah seirama dengan keinginan Partai Konservatif dan pemerintahan Trump untuk menghapuskan kebijakan DEI di perusahaan mereka.
Trump justru menilai kebijakan DEI bersifat diskriminatif. Ia juga meminta Departemen Kehakiman AS (DOJ) menyelidiki apakah upaya menjunjung keberagaman, kesetaraan, dan inklusi, melanggar undang-undang yang berlaku di AS.
"Apple harus menghapus aturan DEI, bukan cuma membuat penyesuaian. DEI adalah hoaks yang berdampak buruk bagi negara. DEI harus hilang!," tulis Trump melalui akun media sosial Truth Social miliknya, dikutip dari Reuters, Kamis (27/2/2025).
Apple tidak segera merespons permintaan komentar.
Sebelumnya, dalam pertemuan tahunan Apple, para pemegang saham meminta agar program DEI tetap dijalankan. Banyak perusahaan yang meluncurkan program DEI sejak 2020 lalu, setelah menyeruak gerakan 'Black Lives Matter'.
Pasca Trump dilantik pada Januari lalu, salah satu langkah awalnya adalah mengeluarkan perintah eksekutif untuk mengakhiri inisiatif DEI di lembaga pemerintah dan sektor privat.
Ia mengatakan DEI merupakan diskriminasi melawan masyarakat AS, termasuk kelompok kulit putih dan laki-laki. Ia juga menyebut program DEI melemahkan prosedur promosi dan rekrutmen pekerjaan.
Menanggapi hal tersebut, CEO Apple Tim Cook sebelumnya mengatakan bahwa salah satu kekuatan perusahaan bertumpu pada budaya keberagaman.
"Kekuatan Apple selalu datang dari perekrutan talenta-talenta terbaik yang menawarkan kolaborasi budaya. Orang-orang datang dari latar belakang beragam dan bersama-sama menciptakan inovasi," kata Cook.
Namun, ia juga mengindikasikan rencana untuk membuat penyesuaian program DEI sebagai respons dari pengembangan kebijakan pemerintah terbaru.
"Seiring dengan lanskap hukum terkait isu ini yang berkembang, kami kemungkinan akan membuat beberapa penyesuaian," kata dia kala itu.
(fab/fab)
Saksikan video di bawah ini:
Video: AS Siapkan Dana Kekayaan Negara untuk Akuisisi TikTok
Next Article Banyak yang Takut, Ramal Trump Menang Tanda Malapetaka Umat Manusia
