2 days ago
4
Jakarta, CNBC Indonesia - Bank Sentral Irak akan melarang lima bank lokal lagi untuk terlibat dalam transaksi dolar Amerika Serikat (AS). Hal ini merupakan sebuah langkah yang diambil setelah pertemuan dengan pejabat Departemen Keuangan AS dalam upaya untuk memerangi pencucian uang, penyelundupan dolar, dan pelanggaran lainnya.
Mengutip Reuters dari seorang sumber, Minggu (16/2/2025), langkah tersebut diambil setelah pertemuan di Dubai minggu lalu antara pejabat dari Bank Sentral Irak, yang tahun lalu telah melarang delapan bank dari transaksi dolar AS, dan pejabat Departemen Keuangan AS serta Federal Reserve.
"Kelima bank tersebut adalah Al-Mashreq Al-Arabi Islamic Bank, United Bank for Investment, Al Sanam Islamic Bank, Misk Islamic Bank, dan Amin Iraq For Islamic Investment and Finance," ungkap sumber tersebut.
"Langkah tersebut juga melibatkan tiga perusahaan layanan pembayaran yakni Amawl, AL-Saqi Payment, dan Aqsa Payment."
Sebagai sekutu AS dan Iran dengan cadangan lebih dari US$100 miliar (Rp 1.625 triliun) yang disimpan di AS, Irak sangat bergantung pada niat baik Washington untuk memastikan bahwa aksesnya ke pendapatan dan keuangan minyak tidak diblokir.
Namun, produsen terbesar kedua OPEC itu mungkin akan menjadi sasaran setelah Presiden AS Donald Trump mengatakan bulan ini bahwa ia akan memulihkan kebijakan 'tekanan maksimum' terhadap Iran.
Iran memandang tetangga dan sekutunya Irak sebagai 'paru-paru' ekonomi dan menggunakan pengaruh militer, politik, dan ekonomi yang cukup besar di sana melalui milisi Syiah yang kuat dan partai politik yang didukungnya. Iran juga mendapatkan uang dari Irak melalui ekspor dan menghindari sanksi AS melalui sistem perbankannya.
Reuters mengungkapkan pada bulan Desember bahwa jaringan penyelundupan bahan bakar minyak yang canggih, yang menghasilkan setidaknya US$1 miliar per tahun untuk Iran dan proksinya, telah berkembang pesat di Irak sejak Perdana Menteri Mohammed Shia Al Sudani menjabat pada tahun 2022.
"Bank yang dilarang melakukan transaksi dolar diizinkan untuk terus beroperasi dan diizinkan untuk terlibat dalam transaksi dalam mata uang lain," kata bank sentral.
Namun, langkah tersebut membatasi kemampuan bank untuk melakukan transaksi dalam dolar, sehingga menghambat sebagian besar operasi yang dilakukan di luar Irak.
Pemerintah Irak saat ini berkuasa dengan dukungan Iran dan kelompok-kelompok bersenjata yang memiliki kepentingan dalam ekonomi Irak, termasuk di sektor keuangan yang telah lama dianggap sebagai tempat pencucian uang.
Pejabat Barat memuji kerja sama dengan Perdana Menteri Sudani dalam melaksanakan reformasi ekonomi dan keuangan yang dimaksudkan untuk mengekang kemampuan Iran dan sekutunya dalam mengakses dolar AS, tetapi tekanan diperkirakan akan terus meningkat dari pemerintahan Trump.
(luc/luc)
Saksikan video di bawah ini:
Video: Inflasi Kembali Mengancam, The Fed Urung Turunkan Bunga?
Next Article Timteng Makin Membara, Pangkalan Militer AS Dibom Roket Katyusa
