AS Juga Pangkas Anggaran Besar-besaran, Banyak PNS Bakal Diberhentikan

2 months ago 28

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah Amerika Serikat (AS) pimpinan Presiden Donald Trump berencana melakukan pemotongan pegawai federal massal. Hal ini dilakukan sesaat setelah Musk memperingatkan bahwa keuangan Negeri Paman Sam dalam bahaya.

Mengenakan topi bertuliskan "Make America Great Again", kepala Departemen Efisiensi Pemerintah (DOGE), Elon Musk, mengatakan telah diberi wewenang untuk membubarkan sebagian pemerintahan AS. Ia menyebut akan melakukan sejumlah langkah efisiensi dalam birokrasi agar dapat melayani rakyat dengan optimal.

"Anda tidak dapat memiliki birokrasi federal yang otonom. Anda harus memiliki birokrasi yang responsif terhadap rakyat," kata Musk dikutip Reuters, Selasa waktu setempat, dikutip Rabu (12/2/2025).

Musk sendiri belum merilis lembaga apa saja yang memerlukan pemotongan pegawai. Sejauh ini, ia hanya mengunggah sedikit hasil aktual dari pekerjaannya dengan hanya memberikan angka US$ 1 triliun (Rp 16.367 triliun) untuk potensi pemotongan di sejumlah lembaga tertentu.

Meski begitu, Musk mengatakan bahwa pemotongan ini dilakukan karena warga Amerika memilih "reformasi pemerintah yang besar," sebuah isu yang sering kali dibicarakan oleh Trump dalam forum kampanye umum. Ia juga menjawab kritik dari kubu Partai Demokrat yang menudingnya berpotensi sewenang-wenang dalam mengambil keputusan.

"Saya berusaha untuk bersikap se-transparan mungkin," tambah Musk, ketika ditanya tentang potensi konflik kepentingan.

"Anda tidak bisa meminta mandat yang lebih kuat dari publik. Masyarakat memilih reformasi pemerintah yang besar. Tidak boleh ada keraguan tentang itu," katanya.

Manuver Musk ini terjadi setelah departemennya menyimpulkan bahwa AS saat ini berada dalam jalan menuju kebangkrutan apabila tidak ada pemangkasan anggaran.

Secara khusus, Musk menunjuk pada defisit anggaran negara, yang mencapai US$ 1,8 triliun (Rp 29.475 triliun) pada tahun fiskal lalu. Ia menargetkan pembayaran bunga tinggi atas utang publik.

"Tidaklah opsional bagi Washington untuk mengurangi pengeluaran federal. Itu penting," ujarnya dikutip AFP.

Hingga saat ini, ada sekitar 2,3 juta pegawai sipil AS, tidak termasuk Layanan Pos. Badan-badan yang terkait dengan keamanan merupakan bagian terbesar dari tenaga kerja federal pemerintah AS.

Elon Musk Banjir Gugatan

Sementara itu, berbagai tuntutan hukum berupaya menghentikan apa yang oleh para penentang Musk digambarkan sebagai perebutan kekuasaan yang ilegal dari upaya pemotongan ini. Sejumlah kantor hukum pun telah melayangkan gugatan ke meja hijau.

Namun, Musk pun tidak bergeming. Ia kemudian membuat unggahan di platform media sosialnya X yang mengkritik keras firma-firma yang telah mengajukan gugatan atas nama pegawai federal.

"Firma hukum mana yang mendorong kasus-kasus anti demokrasi ini untuk menghalangi keinginan rakyat?," tulis Musk dalam unggahan tersebut.

Senada membela Musk, Presiden Trump mengatakan bahwa hal ini dilakukannya dan dan DOGE untuk menyelamatkan keuangan negara dari potensi korupsi yang besar. Menurutnya, langkah menyeret Musk ke pengadilan atas dugaan perebutan kekuasaan hanyalah menghambat niatannya dalam memberantas korupsi.

"Kami ingin memberantas korupsi. Dan tampaknya sulit dipercaya bahwa seorang hakim dapat berkata, kami tidak ingin Anda melakukan itu," katanya.

"Jadi mungkin kita harus melihat para hakim, karena itu sangat serius. Saya pikir itu pelanggaran yang sangat serius," jelasnya.

"Saya selalu mematuhi pengadilan, dan kemudian saya harus mengajukan banding. Lalu apa yang dilakukannya adalah memperlambat momentum, dan itu memberi orang-orang yang korup lebih banyak waktu untuk menutupi pembukuan,".

(sef/sef)

Saksikan video di bawah ini: