Harianjogja.com, JOGJA—Pemerintah AS mengusulkan aturan baru yang mewajibkan wisatawan dari negara Program Bebas Visa menyerahkan riwayat media sosial lima tahun sebagai syarat masuk.
Pengumuman ini disampaikan oleh Bea Cukai dan Perlindungan Perbatasan AS (CBP) pada Rabu (10/12/2025). Menurut CBP, formulir pengajuan ESTA (Electronic System for Travel Authorization) akan diperbarui untuk memasukkan media sosial sebagai elemen data wajib. "Elemen data itu mewajibkan pemohon ESTA untuk memberikan informasi tentang media sosial mereka dari lima tahun terakhir," pernyataan CBP.
Persyaratan tambahan tidak hanya mencakup media sosial. Pemohon juga harus memberikan nomor telepon dan alamat email yang digunakan dalam lima hingga sepuluh tahun terakhir. Informasi anggota keluarga, seperti nama, alamat, dan nomor telepon, juga termasuk dalam data yang diminta.
Usulan kebijakan ini kini terbuka untuk masukan publik. Masyarakat dan lembaga federal AS lainnya diberi waktu 60 hari untuk menyampaikan komentar dan tanggapan terhadap persyaratan baru yang diusulkan tersebut sebelum ditetapkan secara resmi.
Program Bebas Visa AS saat ini mencakup 42 negara sekutu, termasuk Inggris, Prancis, Jerman, dan Korea Selatan. Warga negara dari negara-negara ini biasanya hanya perlu mengajukan otorisasi perjalanan ESTA sebelum berkunjung, tanpa perlu mengurus visa penuh.
Setelah disetujui, ESTA umumnya berlaku selama dua tahun atau hingga masa berlaku paspor habis (mana yang lebih dahulu). Izin ini memungkinkan pemegangnya untuk melakukan beberapa kali kunjungan ke AS dalam periode tersebut.
Kebijakan ini sejalan dengan pendekatan ketat Presiden AS Donald Trump terhadap imigrasi dan keamanan perbatasan. Sejak pelantikannya, Trump berjanji untuk mengendalikan arus imigran ilegal. Pada periode kepresidenan keduanya, jutaan warga asing telah dipulangkan ke negara asal mereka.
Jika diterapkan, kebijakan pengumpulan data media sosial ini akan menjadi salah satu syarat perjalanan paling ketat yang diterapkan AS terhadap wisatawan dari negara sekutu, menandai perubahan signifikan dalam prosedur screening keamanan masuk.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
