Presiden Prabowo Subianto menyampaikan taklimat pada rapat kerja pemerintah anggota Kabinet Merah Putih di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (8/4/2026). - ANTARA - YouTube Sekretariat Presiden
Harianjogja.com, JAKARTA— Biaya ibadah haji 2026 untuk calon jemaah Indonesia dipastikan tetap turun meski tekanan biaya penerbangan meningkat tajam akibat kenaikan harga avtur dan dampak konflik global.
Presiden Prabowo Subianto menegaskan pemerintah menurunkan biaya haji sekitar Rp2 juta per jemaah. Kebijakan ini diambil agar calon jemaah tidak terbebani di tengah lonjakan harga energi dunia.
“Kita pastikan bahwa biaya haji 2026 kita turunkan harganya sekitar Rp2 juta rupiah, walaupun harga avtur naik,” ujar Prabowo saat rapat kerja pemerintah di Istana di Jakarta, Rabu (8/4/2026).
Keputusan tersebut telah disepakati bersama DPR RI sejak 2025 melalui penetapan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 2026 sebesar Rp87.409.366 per jemaah.
Di sisi lain, tekanan biaya justru datang dari sektor penerbangan. Menteri Haji dan Umrah, Mochamad Irfan Yusuf menjelaskan lonjakan harga avtur dipicu situasi geopolitik global, termasuk konflik antara Iran dan Israel yang turut berdampak pada biaya operasional maskapai.
Sebelum konflik tersebut, rata-rata biaya penerbangan haji berada di kisaran Rp33,5 juta per jemaah. Namun, dalam skenario tanpa perubahan rute, biaya itu diperkirakan naik menjadi Rp46,9 juta atau meningkat 39,85%.
Jika dilakukan perubahan rute penerbangan untuk menghindari wilayah konflik, biaya bahkan bisa melonjak hingga Rp50,8 juta atau naik sekitar 51,48%.
Kondisi ini membuat maskapai mengusulkan penyesuaian biaya. Garuda Indonesia mengajukan tambahan sekitar Rp7,9 juta per jemaah, sementara Saudi Airlines mengusulkan kenaikan sebesar 480 dolar AS per orang.
Meski demikian, Irfan menegaskan arahan Presiden menjadi acuan utama dalam penyusunan kebijakan. Pemerintah diminta mencari skema agar kenaikan komponen biaya tidak dibebankan kepada jemaah.
“Itu adalah komitmen dari Presiden Prabowo yang sudah dimintakan kepada kami dengan tim untuk bisa menindaklanjuti dan menghitung berapa sebenarnya kebutuhan yang diperlukan,” katanya.
Kebijakan ini sekaligus menunjukkan upaya pemerintah menjaga keterjangkauan biaya haji di tengah tekanan global yang berpotensi meningkatkan biaya perjalanan secara signifikan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Antara
