Jakarta, CNBC Indonesia - Penyesuaian atau penundaan pengangkatan calon pegawai negeri sipil (CPNS) supaya dilakukan serentak pada Oktober 2025 dan PPPK pada Maret 2026 bisa berimplikasi langsung pada pelemahan ekonomi Indonesia.
Musababnya, para peserta yang lolos seleksi CASN tahun anggaran 2024 dan telah terjadwal mendapatkan usul penetapan nomor induk pegawai, baik NIP CPNS pada 22 Februari-23 Maret 2025 maupun NI PPPK pada 1-28 Februari 2025 akan kesulitan mendapatkan pendapatan.
Wakil Ketua Komisi II Golkar Zulfikar Arse mengakui adanya potensi masalah itu. Maka, dia telah mengusulkan supaya Kementerian PANRB dan BKN sebagai mitra komisinya segera mengeluarkan ketentuan yang mendorong instansi yang siap melakukan pengangkatan untuk mengeksekusi, tanpa haru menanti tanggal serentak.
"Nah justru itu, untuk mengantisipasi itu (yang sudah keburu resign dari tempat kerja lama), tolong (diangkat) bertahap," kata Zulfikar saat ditemui di depan Komisi II DPR, Jakarta, Senin (10/3/2025).
"Saya kira itulah, mudah-mudahan Kementerian PANRB dan BKN mau mendengar ya, mau mendengar untuk memberi ruang bagi pengangkatan secara bertahap," tegasnya.
Pakar Kebijakan Publik dari UPN Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat mengatakan, ada sejumlah hal yang bisa menjadi faktor pengait tertundanya pengangkatan para CASN 2024 itu terhadap kondisi perekonomian Indonesia secara keseluruhan.
Pertama, ia menyebutkan tanpa adanya kepastian atau alternatif sementara pengangkatan secara resmi sebagai pegawai pemerintah, para calon ASN ini akan menghadapi periode tanpa penghasilan yang dapat mempengaruhi kondisi ekonomi mereka.
"Para peserta yang telah lulus seleksi CPNS dan mengundurkan diri dari pekerjaan sebelumnya akan mengalami kehilangan sumber pendapatan utama. Situasi ini dapat menimbulkan kesulitan finansial, terutama bagi mereka yang memiliki tanggungan keluarga atau kewajiban finansial lainnya," ungkap ANH.
Dengan berkurangnya pendapatan, daya beli individu tentu menurutnya akan langsung terdampak. Hal ini dapat membuat penurunan konsumsi rumah tangga, yang pada gilirannya mempengaruhi pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.
"Penurunan konsumsi dapat menyebabkan tekanan deflasi, di mana harga barang dan jasa menurun akibat permintaan yang melemah. Deflasi dapat menimbulkan efek negatif pada perekonomian, seperti penurunan pendapatan produsen dan peningkatan pengangguran," ucap ANH.
Selain itu, penundaan pengangkatan CPNS hingga Oktober 2025 berarti para calon ASN tidak akan menerima gaji dan tunjangan, termasuk Tunjangan Hari Raya (THR), pada tahun tersebut.
Hal ini dapat mempengaruhi perencanaan keuangan mereka, terutama menjelang periode Ramadan dan Idul Fitri, di mana kebutuhan konsumsi biasanya meningkat.
Penundaan ini menambah ketidakpastian bagi para calon ASN, yang dapat mempengaruhi keputusan ekonomi mereka, seperti menunda pembelian barang-barang tahan lama atau investasi lainnya.
"Ketidakpastian ini juga dapat mempengaruhi sektor-sektor yang bergantung pada konsumsi rumah tangga," tuturnya.
(arj/haa)
Saksikan video di bawah ini:
Video: THR PNS 2025 Cair Lebih Cepat!
Next Article Siap-Siap! PPPK 2024 Tahap II Segera Dibuka Bulan Ini