10 hours ago
1
Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia memberikan peringatan kepada badan usaha swasta penyedia BBM khususnya operator Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Indonesia untuk mengikuti aturan yang berlaku.
Sebagaimana diketahui saat ini badan usaha swasta mengalami kehabisan stok BBM di SPBU-nya. Hal ini imbas meningkatnya konsumsi masyarakat atas BBM non subsidi.
"BBM ada yang bilang, yang ini habis, Pak. Yang ini habis, Pak. Lho, ini (minta) impor, negara ini adalah negara hukum ada aturan. Bukan negara tanpa tuan," terang Bahlil dalam acara HIPMI-Danantara Indonesia Business Forum 2025, di Jakarta, dikutip Selasa (21/10/2025).
Atas hal itu, sesuai dengan Pasal 33 UUD 1945, kata Bahlil, cabang-cabang produksi yang menyangkut hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
"Kalau ada yang merasa berusaha di negara ini enggak ada aturannya, monggo cari negara lain. Karena negara ini kita bekerja, semua warga negara Indonesia harus patuh pada aturan main dan hukum yang berlaku di negara Republik Indonesia. Apalagi yang lain," tegas Bahlil.
Bahlil pun menyatakan, bahwa pemerintah dalam setahun ini sudah memberikan izin impor BBM kepada badan usaha swasta tersebut. Bahkan, sebelumnya Bahlil mengatakan sudah memberikan kuota impor lebih dari 100% kepada masing-masing SPBU.
Shifting BBM
Sebelumnya, Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Dirjen Migas) Laode Sulaeman Kementerian ESDM mencatat terdapat peralihan pengguna BBM jenis subsidi atau RON 90 yakni Pertalite ke BBM Non Subsidi. Hal ini terbukti terjadi sejak Juli-Agustus 2025 ini.
Mengacu data yang dipaparkan Laode, penjualan harian BBM Pertalite di tahun 2025 ini turun menjadi 76.970 Kilo Liter (KL) dari yang sebelumnya mencapai 81.106 Kilo Liter di tahun 2024.
Adapun penjualan BBM Non Subsidi meningkat di tahun 2025 ini menjadi 22.723 KL dari yang sebelumnya 19.061 KL di 2024.
"Sebenarnya ini kalau dikaitkan dengan besaran kompensasi, maka kompensasi Pertalite itu turun dari Rp 48,9 triliun, diproyeksikan bisa terjadi efisiensi sehingga hanya menjadi Rp 36,314 triliun, artinya ada efisiensi sebesar Rp 12,6 triliun dengan adanya shifting ini," ungkap Laode.
Adapun market share dari BBM Non Subsidi mengalami peningkatan. Pada Juli 2025 saja, market share sudah mencapai 15%. Di mana market share BBM Non Subsidi di tahun 2024 mencapai 11%.
"Nah, estimasi penjualan bensin tahun 2025 sebesar 1,4 juta KL, kemudian penjualan bensin non-subsidi 7 juta KL, ini meningkat 0,8 juta KL atau 14,02%. Kemudian, estimasi penjualan bensin non-subsidi 2025 yang non-Pertamina sebesar 1,35 juta KL atau meningkat 0,64 juta KL atau 91,3%," tegas Laode.
(pgr/pgr)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Bahlil Angkat Pejabat Bareskrim Polri-Eks Jaksa di Ditjen Gakkum
