Banjir Bekasi dan Setumpuk Masalah Hulu ke Hilir

Jakarta, CNN Indonesia --

Bekasi jadi salah satu wilayah yang paling parah terdampak bencana banjir yang menerjang wilayah Jakarta dan sekitarnya sejak Senin (3/3) malam. Luapan Kali Bekasi menyebabkan banjir yang melumpuhkan Kota Bekasi sejak Selasa (4/3). Banjir itu melanda 20 titik dan tujuh kecamatan.

Data pada Rabu (5/3), sebanyak 22.856 ribu KK terdampak akibat banjir ini. Jumlah itu tersebar di delapan kecamatan dan lebih dari 26 kelurahan. Kecamatan Jatiasih menjadi wilayah dengan kondisi terparah. Total ada tujuh perumahan yang terdampak dengan luas mencapai 145,7 Hektar.

Dari jumlah tersebut, lima perumahan di antaranya mengalami kondisi terparah. Masing-masing yakni Perumahan Vila Jatirasa, Kemang Ifi, Pondok Mitra Lestari, Pondok Gede Permai, dan Perumahan AL.

Banjir di Bekasi tahun ini bukan yang pertama kali. Justru, banjir yang melanda Bekasi pada tahun ini jadi yang terparah dibanding yang terjadi sebelumnya. Pendiri sekaligus Ketua Komunitas Peduli Sungai Cileungsi Cikeas (KP2C), Puarman menilik balik sejumlah bencana banjir yang menerjang Bekasi sejak 2016 silam.

Bekasi diterjang banjir besar pada April 2016. Saat itu, warga Bekasi mengira itu merupakan yang terbesar. Ternyata, banjir yang lebih besar kembali menerjang empat tahun setelahnya, yakni pada Januari 2020.

"Dan kemarin tanggal 3 muncul lagi banjir yang jauh lebih besar dibanding 1 Januari 2020. Itu terlihat dengan sangat jelas," ujar Puarman kepada CNNIndonesia.com, Kamis (6/3).

Puarman menjelaskan hal itu terbukti dari pantauan CCTV dan pos pemantauan di hulu sungai yang dimiliki KP2C.

"Waktu 1 Januari 2020 itu tingginya adalah 540. Tapi kemarin 680 sampai 700," ucapnya.

Tata kelola DAS serampangan

Juru Kampanye Hutan Greenpeace Indonesia, Iqbal Damanik menyampaikan penyebab banjir di Bekasi ini bersifat multifaktor, yakni, curah hujan yang tinggi, cuaca ekstrem sebagai dampak dari krisis iklim, dan tata kelola Daerah Aliran Sungai (DAS) Kali Bekasi.

Ia mengatakan bencana banjir yang menerjang Bekasi ini merupakan bentuk nyata dari krisis iklim dan kekacauan tata ruang.

"Kita menyebutnya DAS Kali Bekasi. Nah, DAS Kali Bekasi itu kan hulunya di wilayah Sentul, ya. Jadi beberapa perumahan-perumahan besar di Sentul itu, itu bahkan berada di dalam DAS Kali Bekasi. Jadi yang elevasinya memang tangkapan taluran hujan, kan," kata Iqbal kepada CNNIndonesia.com, Rabu (5/3).

"Jadi, begitu dia berubah menjadi areal-areal perumahan, Maka limpasan airnya akan langsung ke sungai, kan. Karena enggak tertahan, gitu," imbuhnya.

Ia pun menyoroti hutan yang tersisa di DAS Kali Bekasi yang kini hanya tersisa sekitar 1.700 hektare atau hanya 2 persen dari total DAS sekitar 147 ribu hektare. Padahal Iqbal menyatakan bahwa idealnya, wilayah hutan itu minimal 30 persen dari luas DAS sebagaimana pernah diatur dalam UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

Iqbal mengungkap bahwa aturan tersebut  telah dicabut bersamaan dengan keluarnya UU Cipta Kerja. Namun ia menyatakan angka itu masih menjadi angka yang cukup ideal.

"Jadi, bayangkan ketika dua persen itu jauh dari ideal, gitu. Jadi, begitu ada cuaca ekstrem weather, terjadilah bencana banjir ini, gitu. Bahkan lebih parah dari tahun-tahun sebelumnya," ujarnya.

Iqbal berkata DAS Kali Bekasi kini diperuntukkan bagi perumahan. Ia bahkan menyebut ada salah satu kompleks perumahan di Bekasi yang tidak lagi berada di DAS, melainkan di dalam daerah sungai.

"Itu adalah aliran-aliran air, gitu. Jadi, sifat air itu tuh suatu waktu dia akan kembali ke situ," ucapnya.

Lonjakan Drastis DAS Jadi Permukiman

Data Greenpeace menunjukkan, pada 2022 penggunaan lahan DAS Kali Bekasi mayoritas untuk permukiman dengan total mencapai 61,297.3 Hektare. Jumlah ini mencapai 42 persen dari total DAS Kali Bekasi seluas 145,952.7 Hektare.

Angka ini meningkat drastis jika dibandingkan dengan data pada 1990 silam. Saat itu, penggunaan lahan DAS untuk permukiman hanya sekitar 7,455.5 Hektare (5,1 persen) dari total DAS seluas 145,805.2 Hektare.

Pada 1990, penggunaan DAS Kali Bekasi paling banyak digunakan untuk sawah, pertanian lahan kering, dan pertanian lahan kering campur sema. Secara berurutan penggunaannya ialah seluas 62,829.0 Hektare, 31,734.5 Hektare, dan 27,740.5 Hektare. Sementara itu, pada 2022, sawah tersisa 48,908.0 Hektare.

Tinjau Kembali Izin Bangunan

Iqbal pun meminta pemerintah terkait untuk meninjau kembali perizinan pembangunan di DAS Kali Bekasi. Iqbal mempertanyakan dulu saat pemberian izin tersebut, pemerintah seharusnya sudah memperhitungkan dampak negatif yang akan timbul.

"Yang harusnya dilakukan sama pemerintah saat ini ya peninjauan izin. Meninjau ulang izin-izin itu," ujar dia.

Ia pun juga menyoroti persuratan tanah di sana, yang di mana rata-ratanya sudah di tingkat SHM. Dengan begitu, ia berpendapat peninjauan kembali izin itu bisa dimulai dari tanah yang masih di tingkat Hak Guna Bangunan (HGB) dan Hak Guna Usaha (HGU).

"Bisa misalnya HGB atau HGU yang belum dibebankan infrastruktur. Biar ganti rugi enggak terlalu besar, itu yang dikembalikan ruang terbuka hijaunya," ucap dia.

Kondisi ini, jika pemerintah tak segera mengambil tindakan, menurutnya banjir di Bekasi akan terus berulang. Belum lagi ditambah faktor perubahan iklim.

Ia pun mendorong pemerintah untuk segera mengambil tindakan dalam mengatasi persoalan ini. Sebagai solusi jangka pendek, ia mendorong dilakukannya pengerukan Kali Bekasi.

"Tapi itu tidak akan bertahan lama karena suatu waktu dia akan balik lagi," ujar dia.

"Jadi kayak perumahan-perumahan di wilayah bantaran kali ya harus dikembalikan ke fungsi awal, normalisasi bahasanya," imbuhnya.

Solusi dari Hulu ke Hilir

Kembali ke Puarman, ia menekankan bahwa solusi mengatasi banjir tidak bisa reaktif. Ia menyatakan permasalahan banjir takkan selesai jika penanganannya hanya berupa bantuan bagi warga terdampak.

"Jadi solusi penanganan banjir ini bukan sembako, bukannya air mineral, aqua, indomie lagi. Harus dicari solusi yang permanen," kata Puarman.

Puarman menyodorkan enam solusi yang dirancang oleh KP2C. Komunitas itu beranggotakan sekitar 32 ribu orang dan seluruhnya warga terdampak banjir.

Lanjut ke halaman berikutnya...