Banyak Beras SPHP Dijual di Atas HET, Bapanas Beri Peringatan Keras

Jakarta, CNBC Indonesia - Badan Pangan Nasional (Bapanas) memperingatkan agar beras yang dijual melalui mekanisme Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) tidak melampau harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah. Hal itu disampaikan Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas I Gusti Ketut Astawa karena masih banyak ditemui beras SPHP yang dijual di atas HET.

Padahal, SPHP dilakukan sebagai salah satu langkah intervensi pemerintah untuk menahan laju fluktuasi atau kenaikan harga beras. 

"Jangan sampai kejadiannya kita laksanakan SPHP, tidak ada penurunan harga. Ini menjadi koreksi kami, evaluasi kami di tahun 2023-2024. Tahun 2025 maka Bulog harus melihat panel harga pangan. Daerah mana yang merah, daerah mana yang harganya di atas harga eceran tertinggi. Sehingga itu menjadi prioritas utama SPHP," kata Ketut dalam rapat bersama pemangku kepentingan pangan di Jakarta, Selasa (14/1/2025).

Karenanya, Ketut menekankan pentingnya kepatuhan terhadap HET untuk beras SPHP, serta penegasan adanya sanksi bagi pelanggar.

"SPHP ini adalah beras pemerintah. Jadi penerapan HET wajib dan jika dilanggar ada sanksinya. Ini perlu disamakan persepsinya oleh semua pihak,"ujarnya.

Dia pun mengingatkan Bulog untuk lebih memperhatikan panel harga pangan dalam menentukan daerah prioritas penyaluran beras SPHP. Wilayah dengan harga beras yang melampaui HET, khususnya daerah yang ditandai "merah" seperti Papua, harus menjadi target utama intervensi.

"Misalnya di Papua, kalau daerah lain mendapatkan 1.000 ton, Papua harus mendapat dua kali lipat untuk percepatan penurunan harga. Daerah yang merah harus mendapat penetrasi jauh lebih kencang," ujarnya.

Tak hanya itu, Bapanas juga menugaskan dinas ketahanan pangan di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota untuk aktif memantau harga dan bekerja sama dengan Bulog daerah guna memperkuat intervensi SPHP.

"Teman-teman dinas punya hak untuk menegur Bulog jika penyaluran SPHP kurang maksimal. Kolaborasi ini penting agar penetrasi SPHP tepat sasaran dan efektif menurunkan harga," tegas dia.

Ketut juga meminta dukungan Satgas Pangan daerah dalam memastikan pelaksanaan SPHP sesuai aturan, supaya harga beras tetap berada dalam batas HET.

Evaluasi Pelaksanaan SPHP Sepanjang 2023-2024

Ketut menyampaikan, pola penyaluran SPHP akan diubah untuk memastikan hasil nyata dalam penurunan harga beras di wilayah yang mendapat intervensi.

"Kita tidak boleh biarkan harga beras SPHP tetap tinggi meski intervensi berjalan. Ini menjadi koreksi kami, evaluasi kami di tahun 2023-2024. Tahun 2025 maka Bulog harus melihat panel harga pangan. Daerah mana yang merah, daerah mana yang harganya di atas harga eceran tertinggi. Sehingga itu menjadi prioritas utama SPHP," kata Ketut.

"Kita rubah polanya, sehingga pelaksanaan SPHP ini targetnya ada, hasilnya ada. Sehingga pada saat kita turun ke lapangan, kemudian dilakukan pendataan terkait harga, kita sudah bisa memastikan bahwa peran SPHP dapat menurunkan harga. Dibuktikan dengan apa? Ada penurunan harga di wilayah-wilayah yang kita intervensi," sambungnya.

(dce)

Next Article Kantor Moeldoko Warning Harga Beras Medium, Bos Bapanas Bilang Begini