3 hours ago
3
REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA - Perubahan peringkat kesejahteraan dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) menjadi sorotan setelah sejumlah warga di DIY mengalami kenaikan desil secara drastis. Warga yang sebelumnya berada di desil 1 bahkan dilaporkan bisa berubah menjadi desil 6 hingga 10, sehingga tidak lagi masuk kelompok penerima sejumlah bantuan sosial (bansos).
Terkait hal ini, Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) DIY Endang Tri Wahyuningsih mengakui sistem pendataan masih memungkinkan terjadi ketidaksesuaian dengan kondisi masyarakat di lapangan. Menurutnya, DTSEN disusun dari berbagai sumber data dan menggunakan metode Proxy Means Test (PMT), sehingga verifikasi menjadi bagian penting untuk memastikan hasil pemeringkatan sesuai kondisi faktual.
"Yang utama adalah memastikan data yang dihasilkan benar dan berkualitas. Hal tersebut membutuhkan partisipasi masyarakat, lembaga pemerintah, dan seluruh pihak terkait untuk saling memperkuat kualitas data," kata Endang di kantor BPS DIY, Senin (24/8/2026).
Endang menjelaskan, terdapat sekitar 40 indikator yang digunakan dalam menentukan desil, mulai dari identitas dan demografi keluarga, kondisi tempat tinggal, sanitasi, sumber air dan energi, konsumsi listrik, aset, hingga pendidikan. Karena sistem tersebut melibatkan proses dan pembaruan data oleh manusia, kemungkinan kesalahan tetap ada, termasuk inclusive error maupun exclusive error.
"Dalam prosesnya ada yang namanya inclusion error dan exclusion error yang sangat berpengaruh. Ya namanya sistem ya, yang mendata juga manusia, yang memasukan juga manusia, sistem pasti ada taraf kesalahan," ujarnya.
