1 hour ago
3
REPUBLIKA.CO.ID, BANJARBARU, – Dewan Pimpinan Nasional Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (DPN HKTI) menegaskan komitmennya untuk menjembatani laporan persoalan irigasi pertanian di desa-desa langsung kepada pemerintah. Langkah ini diambil agar masalah tersebut mendapat perhatian serius dari Presiden Prabowo dan segera ditindaklanjuti melalui perbaikan jaringan irigasi.
Sekretaris Jenderal DPN HKTI Abdul Kadir Karding menyatakan bahwa seluruh laporan kerusakan irigasi yang masuk ke Presiden akan dipastikan mendapat penanganan. “Seluruh irigasi-irigasi di desa-desa itu, sepanjang masuk laporan ke Presiden, pasti diperbaiki,” kata Abdul Kadir di Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Ahad.
Advokasi Langsung untuk Petani
Abdul Kadir menjelaskan bahwa HKTI dapat berperan sebagai jembatan bagi petani untuk menyampaikan berbagai persoalan, tidak hanya irigasi, tetapi juga terkait benih dan pupuk yang dihadapi di daerah. Dengan mekanisme ini, setiap masalah dapat diadvokasikan kepada pemerintah untuk dicarikan solusi penyelesaiannya.
Ia secara spesifik meminta jajaran HKTI di Kalimantan Selatan untuk segera mengusulkan wilayah-wilayah yang mengalami kendala irigasi. Beberapa daerah yang disebutnya antara lain Hulu Sungai Selatan, Balangan, Banjarbaru, Kotabaru, dan Batulicin. Data tersebut nantinya akan dilaporkan kepada Menteri Pekerjaan Umum agar mendapat penanganan teknis.
“Kalau ada masalah, laporkan saja. Atas nama HKTI, kita kirim ke Menteri PU. Supaya diperbaiki utamanya,” ujar mantan Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Kabinet Presiden Prabowo periode 2024 itu.
Dukungan Pemerintah untuk Sektor Pertanian
Abdul Kadir menambahkan, upaya pemerintah dalam memperkuat sektor pertanian tidak hanya terfokus pada perbaikan irigasi. Saat ini, pemerintah juga gencar melakukan optimalisasi lahan, pembukaan lahan baru hingga ratusan ribu hektare di berbagai daerah, serta program intensifikasi pertanian.
Lebih lanjut, ia memaparkan bahwa dukungan terhadap pertanian juga mencakup penyediaan benih melalui 10 klaster yang digagas oleh Kementerian Pertanian. Program ini mencakup berbagai komoditas strategis seperti cokelat, kelapa, dan kopi, serta komoditas lainnya.
Konten ini diolah dengan bantuan AI.
sumber : antara
