6 hours ago
1
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- PT Pupuk Indonesia (Persero) menyatakan kesiapan penuh dalam mendukung kebijakan Presiden Prabowo Subianto untuk menurunkan harga eceran tertinggi (HET) pupuk subsidi. Perusahaan menilai langkah tersebut menunjukkan keberpihakan nyata pemerintah terhadap petani.
Direktur Utama PT Pupuk Indonesia, Rahmad Pribadi, mengatakan harga pupuk yang lebih rendah akan mempermudah petani di berbagai daerah memperoleh kebutuhan pupuk, sehingga diharapkan dapat meningkatkan produktivitas lahan pertanian mereka.
“Pupuk Indonesia mengapresiasi langkah bersejarah pemerintah dalam menurunkan HET pupuk subsidi,” ujar Rahmad di Jakarta, Rabu (22/10/2025).
Perseroan tengah berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait untuk memastikan implementasi kebijakan berjalan lancar di seluruh wilayah. Sosialisasi dilakukan kepada seluruh rantai distribusi, terutama penerima pada titik serah (PPTS), agar pelaksanaan di lapangan optimal dan tidak mengganggu ketersediaan pupuk. Per 22 Oktober 2025, stok pupuk subsidi nasional tercatat 1.101.807 ton, jumlah yang dinilai cukup untuk memenuhi kebutuhan hingga akhir tahun.
Pupuk Indonesia juga menerapkan pengawasan distribusi berbasis digital melalui sistem i-Pubers dan Command Center untuk memantau stok, penyaluran, serta transaksi penebusan secara real-time. Sistem ini diharapkan memperkuat transparansi dan meminimalkan potensi penyimpangan dalam distribusi.
Rahmad menegaskan, kebijakan penurunan HET pupuk subsidi sejalan dengan arah nasional untuk merevitalisasi pabrik pupuk dalam negeri. Revitalisasi ini menjadi momentum penting memperkuat ketahanan pangan melalui efisiensi produksi dan ketersediaan pupuk yang lebih terjangkau.
Ia menambahkan, hasil efisiensi dan tata kelola baru industri pupuk berpotensi menambah keuntungan perusahaan sebesar Rp 2,5 triliun pada 2026, sehingga estimasi total keuntungan mencapai Rp 7,5 triliun. “Menambah potensi keuntungan PT Pupuk Indonesia (Persero) Rp 2,5 triliun pada tahun 2026 dengan estimasi total keuntungan Rp 7,5 triliun,” ujarnya.
Rahmad menjelaskan, pembangunan tujuh pabrik pupuk baru tengah berlangsung, dengan lima di antaranya ditargetkan rampung paling lambat 2029. Langkah ini diharapkan dapat menurunkan biaya produksi hingga 26 persen dan menambah volume pupuk bersubsidi sekitar 700 ribu ton secara bertahap hingga 2029.
Perubahan sistem subsidi dari hilir ke hulu juga disebut sebagai salah satu kunci keberhasilan efisiensi. Skema baru ini menekan biaya produksi dan bunga perbankan tanpa mengurangi kualitas pupuk. Selain memperkuat korporasi, kebijakan tersebut juga memperluas manfaat bagi petani melalui pola pembayaran subsidi di awal tahun agar pasokan bahan baku terjamin.
“Atas arahan Bapak Presiden Republik Indonesia, hari ini harga eceran pupuk subsidi resmi diturunkan 20 persen tanpa menambah anggaran subsidi dari APBN,” kata Rahmad.
Penurunan HET mencakup berbagai jenis pupuk, antara lain Urea dari Rp2.250/kg menjadi Rp1.800/kg, NPK dari Rp2.300/kg menjadi Rp1.840/kg, serta pupuk organik dari Rp800/kg menjadi Rp640/kg. Langkah ini menandai efisiensi besar dalam sistem pupuk nasional sekaligus menjawab kebutuhan petani terhadap harga yang lebih adil.
