BNPB: 1.114 KK Terdampak Banjir dan Longsor Terima Dana Tunggu Hunian

14 hours ago 1

Rumah Zakat bermitra dengan Bulak Sumur Peduli, UGM juga Tangguh Research Group melakukan open ceremony pembangunan 100 hunian sementara di Desa Geudumbak, Kecamatan Langkahan, Kabupaten Aceh Utara, Sabtu (3/1/2026).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat penyaluran Dana Tunggu Hunian (DTH) terus bertambah bagi warga terdampak banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Hingga Jumat (9/1/2026), sebanyak 1.114 kepala keluarga (KK) telah menerima DTH dan mulai menempati hunian sewa atau tinggal bersama kerabat.

Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari menyampaikan, DTH menjadi salah satu skema percepatan pemulihan bagi warga yang memilih tidak menempati hunian sementara. Skema ini memberi ruang bagi penyintas untuk tetap beraktivitas sambil menunggu pembangunan hunian tetap.

“Dari 6.190 rekening yang sudah disiapkan, per hari ini 1.114 KK sudah menerima DTH. Rekening sudah di tangan dan bisa mencairkan dana Rp600 ribu per bulan per KK,” kata Abdul dalam konferensi pers di Jakarta.

Penyaluran DTH terus dikebut seiring proses validasi data kependudukan. Dari total sekitar 15.000 rekening yang disiapkan, sebagian masih menunggu sinkronisasi nomor induk kependudukan bersama Dukcapil. BNPB mencatat lonjakan penyaluran cukup signifikan dalam beberapa hari terakhir, dari 756 KK pada 6 Januari menjadi 1.114 KK pada 9 Januari.

Di Aceh, DTH berjalan beriringan dengan pembangunan hunian sementara (huntara). Sejumlah lokasi seperti Pidie tinggal menuntaskan pekerjaan akhir, sedangkan Aceh Tamiang menerapkan dua skema huntara, terpusat dan in-situ, menyesuaikan kebutuhan warga yang ingin tetap dekat dengan lokasi kerja atau sekolah. Sekitar 120 KK memilih huntara yang dibangun di atas lahan rumah lama.

Untuk Sumatera Barat, progres DTH tercatat paling cepat. Dari 2.234 KK yang diusulkan, sebanyak 1.425 rekening telah dibuat dan 792 KK sudah menerima penyaluran. Pembangunan huntara di provinsi ini juga dipercepat dengan target ratusan unit siap huni dalam dua pekan ke depan.

BNPB menegaskan penyaluran DTH dirancang sederhana agar tidak membebani warga yang kehilangan dokumen. Proses verifikasi dilakukan menggunakan data biometrik sehingga masyarakat cukup hadir untuk mengambil rekening dan mencairkan dana. Skema ini diharapkan menjaga keberlanjutan pemenuhan kebutuhan dasar sambil menunggu hunian permanen rampung.

Read Entire Article
Ekonomi | Asset | Lokal | Tech|