Foto ilustrasi dana desa, dibuat menggunakan Artificial Intelligence.
Harianjogja.com, KULONPROGO—Penurunan dana desa Kulonprogo 2026 berdampak langsung pada honor kader posyandu dan guru PAUD. Sejumlah kalurahan terpaksa memangkas insentif karena alokasi dari pusat menyusut tajam dibanding tahun sebelumnya.
Di Kabupaten Kulonprogo, dampak tersebut mulai dirasakan kalurahan-kalurahan, termasuk di Kalurahan Karangwuni, Kapanewon Wates. Lurah Karangwuni, Anwar Musadad, mengungkapkan dana desa yang diterima tahun ini tidak mencukupi untuk membiayai seluruh kegiatan apabila honor kader dan guru PAUD tidak disesuaikan.
Menurut Anwar, insentif kader kesehatan yang sebelumnya Rp75 ribu per bulan kini dipotong menjadi antara Rp25 ribu hingga Rp50 ribu. Sementara itu, honor guru PAUD yang biasanya dianggarkan Rp600 ribu per bulan kini hanya sekitar Rp300 ribu.
"Kader kesehatan biasanya Rp75 ribu, kita potong Rp25 ribu hingga Rp50 ribu. Sama prinsip guru PAUD itu biasanya Rp600 ribu dianggarkan sekitar Rp300 ribu," katanya saat dikonfirmasi, Selasa (3/3/2026).
Ia menjelaskan, nominal tersebut merupakan besaran per bulan. Penyesuaian honor ini, kata dia, hampir terjadi di seluruh kalurahan di Kulonprogo. Bahkan, terdapat kader posyandu yang hanya menerima Rp30 ribu per bulan, sementara ada pula yang tetap menerima Rp75 ribu tetapi hanya dibayarkan untuk delapan bulan dalam setahun.
"Tergantung kalurahan masing-masing atau dipotong durasi penerimaan bulanan," lanjutnya.
Kondisi tersebut memicu keberatan dari sejumlah kader. Pasalnya, sebelum dipotong pun nilai honor dinilai sudah relatif kecil. Anwar mengakui protes sempat disampaikan langsung ke pihak kalurahan.
Ia menyebut Karangwuni termasuk kalurahan dengan pendapatan asli desa yang minim, sehingga tidak memiliki ruang fiskal untuk menutup kekurangan akibat turunnya dana desa.
"Protesnya ke kalurahan bahkan ada kader yang sampai ada mengundurkan diri karena udah kecil honornya malah masih dipotong juga," ungkapnya.
Meski demikian, melalui pendekatan dan pemahaman bersama, niat pengunduran diri tersebut akhirnya diurungkan dan para kader tetap melanjutkan pengabdian mereka.
Sementara itu, Ketua Paguyuban Lurah Kulonprogo atau Bodronoyo, Danang Subiantoro, menjelaskan bahwa sesuai ketentuan yang berlaku, rentang honor guru PAUD berada di kisaran Rp300 ribu hingga Rp500 ribu, sedangkan honor kader posyandu maksimal Rp75 ribu per bulan. Besaran tersebut juga bergantung pada jumlah padukuhan di masing-masing kalurahan.
Sebagai contoh, kalurahan di Kapanewon Temon rata-rata hanya memiliki tiga hingga lima padukuhan sehingga kebutuhan honor kader dan guru PAUD relatif lebih sedikit.
"Mereka bisa mendanai untuk honor kader dan sebagainya cukup karena jumlah kader ataupun guru PAUD-nya juga sedikit," ungkapnya.
Padahal, peran kader posyandu dan guru PAUD dinilai krusial, termasuk dalam penanganan persoalan stunting di tingkat desa. Sebagai gambaran, pada 2026 setiap kalurahan di Kulonprogo hanya menerima dana desa berkisar Rp240 juta hingga Rp373 juta. Jumlah tersebut jauh menurun dibanding tahun sebelumnya yang bisa mencapai Rp1 miliar per kalurahan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
