Dapat Prioritas Tambang, Muhammadiyah: Kami Cermati Secara Matang

Jakarta, CNBC Indonesia - Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah menjadi salah satau organsiasi kemasyarakatan keagamaan yang menerima jatah tambang dari pemerintah. Meski mendapatkan secara prioritas, Muhammadiyah menilai masih harus mencermati dengan matang atas syarat-syarat yang berlaku saat ini.

Salah satu yang harus dicermati Muhammadiyah adalah, tidak bisanya Ormas Keagamaan bermitra dengan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara (PKP2B) induk beserta afiliasinya.

"Kami melihat ada hal-hal yang perlu juga kita cermati terutama di dalam PP (Peraturan Pemerintah Nomor) 76 Pasal 5C Ayat 3 tentang tidak bolehnya kami bermitra dengan PKP2B Induk atau afiliasinya," kata Perwakilan PP Muhammadiyah Syahrial Suandi, dalam Rapat bersama Badan Legislatif (Baleg) DPR, Rabu (22/1/2025).

Dengan begitu, kata Syahrial, ada konsekuensi yang kemungkinan diterima oleh pihaknya bila tidak bisa bekerja sama dengan perusahaan induk yang sebelumnya pernah mengelola konsesi tambang, dalam hal ini PT Adaro Energy.

Beberapa diantaranya, adalah pembuatan jalan baru menuju lokasi tambang ke pelabuhan, investasi alat berat yang dinilai cukup mahal, hingga pembangunan pelabuhan dan jetty untuk mengirimkan hasil tambang yang akan dioperasikan olehnya.

"Kami melihat ini nampaknya bagian dari yang membuat prioritas yang dibiarkan oleh pemerintah kepada paling tidak kami dari Muhammadiyah ini menjadi pertimbangan yang perlu kami cermati secara matang," jelasnya.

Selain perihal larangan kerja sama dengan perusahaan induk dari konsesi tambang, Muhammadiyah juga mempersoalkan masalah Kompensasi Data Informasi (KDI) sebagai syarat dari pemerintah. Di mana KDI itu dinilai masih sangat besar jumlah biayanya.

"Karena ini adalah beban-beban tambang di depan yang tidak kecil nilainya. Kemudian, yang terakhir adalah, tentu kami berharap, rancangan perubahan keempat undang-undang nomor 4 tahun 2009 ini bisa segera kita bahas secara detail, atau paling tidak mendapatkan masukan secara detail, dengan penuh kehati-hatian," tambahnya.

(pgr/pgr)

Next Article PBNU Dapat Tambang dari Jokowi 26 Ribu Hektare, Gimana Muhammadiyah?