Di Hadapan DPR, Menteri Trenggono Bilang Gini Soal Efisiensi Anggaran

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemangkasan anggaran yang dilakukan pemerintah di berbagai kementerian dan lembaga juga menyasar Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Kebijakan ini merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD tahun anggaran 2025, yang dikeluarkan oleh Presiden Prabowo Subianto sejak 22 Januari 2025.

Di hadapan Komisi IV DPR RI, Menteri Kelautan dan Perikanan (MenKP), Sakti Wahyu Trenggono mengungkapkan, anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengalami pemangkasan sebesar Rp2,12 triliun dalam APBN TA 2025. Meski demikian, ia menegaskan program prioritas KKP, termasuk Ekonomi Biru, akan tetap berjalan.

Sebelum pemangkasan, pagu anggaran KKP tahun 2025 ditetapkan sebesar Rp6,22 triliun. Namun, setelah dilakukan rekonstruksi anggaran akibat kebijakan efisiensi belanja, pagu anggaran KKP turun menjadi Rp4,10 triliun.

"Berdasarkan lampiran surat Menteri Keuangan, hal tindak lanjut efisiensi belanja Kementerian/Lembaga dalam pelaksanaan APBN TA 2025, efisiensi belanja KKP TA 2025 adalah sebesar Rp2,12 triliun. Dengan demikian, pagu anggaran KKP TA 2025 pasca rekonstruksi sebesar Rp4,10 triliun," ungkap Trenggono dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi IV DPR RI, Kamis (13/2/2025) malam.

Adapun efisiensi ini berdampak pada berbagai pos belanja KKP, diantaranya belanja barang mengalami pemangkasan, dari Rp3,36 triliun menjadi Rp1,61 triliun, dan belanja modal yang juga dikurangi, dari Rp943 miliar menjadi Rp566 miliar.

Selain anggaran dari APBN, lanjut Trenggono, KKP masih memiliki sumber pendanaan lain, seperti Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp351,12 miliar untuk mendukung program Penangkapan Ikan Terukur (PIT), pengawasan perikanan, dan sertifikasi mutu.

Kemudian, dari operasional Badan Layanan Umum (BLU) sebesar Rp92 miliar untuk gaji dan operasional lembaga di sektor perikanan, Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) Rp25,91 miliar untuk pembangunan simulator di Politeknik Karawang. Serta, Pinjaman dan hibah luar negeri sebesar Rp1,38 triliun untuk investasi di sektor kelautan dan perikanan.

Meskipun mengalami pemangkasan anggaran, Trenggono menegaskan bahwa KKP tetap berkomitmen menjalankan program prioritas sesuai dengan Instruksi Presiden No.1 Tahun 2025.

"KKP tetap berkomitmen untuk menjalankan Instruksi Presiden No.1 tahun 2025 dan tetap menjalankan program dan kegiatan prioritas KKP yang memberikan manfaat bagi sektor kelautan dan perikanan, dengan tetap mengedepankan efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran," ujarnya.

Lebih lanjut, meskipun dilakukan efisiensi besar-besaran, Trenggono memastikan pembayaran gaji bagi 12.426 aparatur sipil negara (ASN) di KKP tetap terjaga. Selain itu, dia juga memastikan tetap berlangsungnya operasional 148 kantor pusat dan daerah KKP di seluruh Indonesia. Serta, menjalankan program prioritas Asta Cita dan Ekonomi Biru secara maksimal.

Sebagai langkah selanjutnya, Trenggono meminta persetujuan dari Komisi IV DPR RI terkait rancangan efisiensi anggaran KKP tahun 2025. Ia juga menyatakan seluruh masukan dan rekomendasi dari Komisi IV DPR RI akan dijadikan acuan dalam pelaksanaan program pembangunan kelautan dan perikanan ke depan.

"Seluruh saran, masukan, dan rekomendasi dari Komisi IV DPR RI akan menjadi bahan acuan untuk pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan kelautan dan perikanan," pungkasnya.

(dce)

Next Article Sakti Wahyu Trenggono Bicara Singkat Usai Temui Prabowo, Bilang Begini