Ditolak AS-China, Prabowo Tetap Gaspol Proyek Pengganti LPG Rp 180 T

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintahan Presiden RI Prabowo Subianto saat ini berencana untuk bisa mengembangkan proyek yang dinilai bisa menggantikan peran Liquefied Petroleum Gas (LPG) di dalam negeri. Dalam hal ini proyek gasifikasi batu bara menjadi Dimethyl Ether (DME).

Proyek tersebut sebelumnya sempat dijalankan oleh perusahaan Amerika Serikat (AS) yakni Air Products and Chemicals. Bahkan, sudah terjadi proses Groundbreaking di Muara Enim, Sumatera Selatan.

Namun, Air Products menyatakan hengkang dari proyek ini karena dinilai tidak ekonomis.

Belum lagi, China juga sebelumnya sempat tertarik untuk berinvestasi proyek DME di Indonesia, namun akhirnya juga mundur lantaran tidak mampu mengimplementasikan proyek tersebut.

Pantang mundur, Presiden RI Prabowo Subianto dikabarkan akan melanjutkan pembangunan proyek DME itu. Rencananya pemerintah akan membangun proyek ini dengan sumber dana dari dalam negeri.

Hal ini diungkapkan, Menteri Energi Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia, usai rapat terbatas (ratas) dengan Presiden Prabowo Subianto terkait hilirisasi, di Istana Negara, dikutip Jumat (7/3/2025).

Bahlil menyampaikan, proyek ini direncanakan akan dibangun secara paralel di Kabupaten Muara Enim dan Ogan Komering Ilir (OKI) Sumatera Selatan, Kabupaten Tanah Bumbu Kalimantan Selatan, serta Kabupaten Kutai Timur Kalimantan Timur.

"Kita juga akan membangun DME yang berbahan baku daripada batubara low-calorie (kalori rendah) sebagai substitusi daripada LPG. Ini kita akan lakukan agar betul-betul produknya bisa dipasarkan dalam negeri sebagai substitusi impor (LPG)," jelas Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, dikutip Jumat (7/3/2025).

Pembangunan industri DME kali ini, sambung Bahlil, tidak akan lagi bergantung dengan investor luar negeri, melainkan sumber daya dan modal dalam negeri, yang akan dijalankan melalui kebijakan Pemerintah. Selain DME, pemerintah juga akan meningkatkan nilai tambah di sektor pertambangan, seperti tembaga, nikel, dan bauksit hingga menjadi alumina.

"Sekarang kita tidak butuh investor, negara semua lewat kebijakan Bapak Presiden, memanfaatkan resource dalam negeri, yang kita butuh mereka adalah teknologinya. Jadi hari ini teknologi yang kita butuh, uangnya, capex-nya semua dari Pemerintah dan dari swasta nasional, kemudian bahan bakunya dari kita, off takernya pun dari kita. Jadi saya pikir kali ini tidak ada lagi yang tergantung kepada pihak lain," tandas Bahlil.

Investasi Rp 180 Triliun

Sejalan dengan itu, Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara (Dirjen Minerba) Kementerian ESDM, Tri Winarno menyatakan, bahwa dari 21 proyek hilirisasi yang akan dipercepat, proyek gasifikasi batu bara menjadi DME menjadi yang terbesar.

Adapun, nilai investasi dari proyek ini diperkirakan mencapai US$ 11 miliar atau sekitar Rp 180 triliun (asumsi kurs Rp 16.450 per US$).

Dari 21 proyek hilirisasi, terdapat 4 proyek hilirisasi DME, 1 proyek hilirisasi besi, 1 proyek hilirisasi alumina, 1 proyek hilirisasi aluminium, 2 proyek hilirisasi tembaga, dan 2 proyek hilirisasi nikel. "Paling gede DME, DME-nya 4. DME-nya 4 itu sekitar US$ 11 miliar," kata Tri ditemui di Gedung Kementerian ESDM, dikutip Rabu (5/3/2025).

Tri memastikan bahwa pendanaan proyek DME akan berasal dari Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara).

Sementara itu, pelaksana proyek masih dalam tahap pembahasan dan berpotensi melibatkan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). "Nanti pelaksananya bisa BUMN atau yang lain, sampai ke tataran pelaksana masih dalam pembahasan," ujarnya.

(pgr/pgr)

Next Article Pemerintah Gencarkan Proyek Baru Pengganti LPG, Sasar 2,5 Juta RT