1 hour ago
2
Konsulat Jenderal Inggris di Yerusalem Timur pada 9 September 2026. Menteri Luar Negeri Israel Gideon Saar mengumumkan penutupan konsulat tersebut sebagai tanggapan atas sanksi baru terhadap permukiman Israel yang diberlakukan oleh Menteri Luar Negeri Inggris Ed Miliband.
REPUBLIKA.CO.ID, NEW YORK - Surat kabar The New York Times mengungkapkan pada Sabtu (19/9/2026) bahwa perselisihan terkait proyek permukiman Israel yang dikenal dengan nama “E1” menjadi salah satu faktor utama yang memperburuk hubungan antara Inggris dan Israel.
Perselisihan tersebut akhirnya mendorong London menjatuhkan sanksi luas terhadap permukiman-permukiman Israel di Tepi Barat yang diduduki sekitar sepuluh hari lalu.
Proyek “E1” merupakan salah satu rencana permukiman Israel yang paling menonjol di Tepi Barat.
Proyek tersebut bertujuan menghubungkan permukiman Ma'ale Adumim dengan Yerusalem Timur yang diduduki melalui pembangunan kawasan-kawasan permukiman dan pengambilalihan lahan milik warga Palestina.
Para pengkritik proyek ini menilai bahwa pembangunan tersebut mengancam kesinambungan geografis antara wilayah utara dan selatan Tepi Barat serta menghambat kemungkinan terbentuknya negara Palestina yang memiliki wilayah yang tersambung secara geografis.
Menurut The New York Times, perselisihan tersebut bermula sekitar empat pekan sebelum Inggris mengumumkan sanksinya.
Tepatnya, ketika Menteri Luar Negeri Inggris Ed Miliband melakukan percakapan telepon yang berlangsung tegang dengan Menteri Luar Negeri Israel Gideon Sa'ar. Keduanya membahas rencana pembangunan permukiman di kawasan E1.
Surat kabar Amerika tersebut melaporkan bahwa Miliband mengakhiri percakapan dengan keyakinan bahwa Sa'ar telah menyampaikan secara jelas bahwa Israel tidak akan membuka tender pembangunan di kawasan yang dipersoalkan sebelum pemilu Israel yang dijadwalkan pada Oktober mendatang.
Namun, Kementerian Luar Negeri Israel menolak penafsiran tersebut mengenai isi percakapan telepon.
