DPR Cecar Harga Tiket Pesawat ke Menhub dan Sentil Soal Truk "Obesitas"

Jakarta, CNBC Indonesia - Ketua Komisi V DPR RI Lasarus menyoroti persoalan truk "obesitas" atau Over Dimension Overload (ODOL) yang masih sulit diselesaikan.

Hal ini diungkapkan Lasarus saat Rapat kerja Komisi V dengan Menteri Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi dan Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo, Kepala BMKG Dwikorita Karnawati, Kamis (23/1/2025). Terkait Evaluasi Pelaksanaan Angkutan Libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2025.

Saat membuka rapat Lasarus membacakan beberapa poin dari Komisi V yang harus disampaikan kepada pemerintah. Mulai dari pengetatan ramp check supaya mengurangi risiko kecelakaan hingga permasalahan truk ODOL.

"Contoh yang tidak ada titik temu sampai saat ini adalah permasalahan over dimension overload. Ini tanggung jawab siapa. Pak menteri punya tanggung jawab uji tipe tapi dari Kemenperin memperbolehkan, kemudian muatan oleh muatan mobil ini melebihi dari pada daya dukung jalan siapa yang berhak menangkap mereka di jalan. Yang bertugas mengamankan jalan adalah kepolisian," katanya.

Namun menurutnya persoalan truk ODOL ini pihak yang berwenang kerap saling lempar tanggung jawab.

"Kalau kami tanya nanti saat ngomong ke kepolisian nanti ngomong 'aduh tolong pak uji tipenya jangan dikasih lolos, kalau sudah kebanyakan bagaimana kami hentikan. kalau kami hentikan seluruh jalan macet semua, karena hampir semua odol'. masuk akal," kata Lasarus.

Kemudian, lanjut Lasarus, ketika bicara dengan Kementerian Perhubungan kerap dijawab, fungsi pengawasan itu berada pada kepolisian.

"Terus kami ngomong ke perhubungan 'pak kami ndak bisa menghentikan yang mengawasi keamanan lalu lintas adalah kepolisian, kalau melebihi kenapa nggak disetop saja'," tukas Lasarus.

Kemudian ketika ditanya pada pihak bukan mitra Komisi V, menurutnya itu diizinkan oleh Kementerian Perindustrian.

"Sehingga dia boleh over dimension. ini seperti duluan mana telur sama ayam," kata Lasarus.

Sentil Soal Harga Tiket Pesawat

Lebih lanjut, poin yang disinggung oleh Lasarus juga evaluasi menyeluruh pada angkutan laut, udara, kereta api, dan jalan. Melihat adanya keluhan tiket yang tinggi khususnya pada angkutan udara. Juga keterlambatan, pengalihan rute pesawat.

"Soal tiket ini hal yang lumayan rumit kemarin penurunan tiket. Saya dapat info Kemenkeu tidak ambil bagian ini upaya pak menteri dengan teman-teman maskapai," katanya.

Menurut Lasarus, berdasarkan hasil diskusi dengan maskapai penurunan harga tiket ini sulit dilakukan. Bahkan berpotensi akan membuat bangkrutnya maskapai jika harga tiketnya murah.

Namun menurutnya ruang penurunan harga tiket bisa dibantu dengan upaya membuat harga avtur lebih murah.

"Di mana-mana (maskapai) keluhkan soal avtur, ini Komisi V gak berwenang, itu komisi XII, itu urusan pemerintah gimana menurunkan avtur. Kalau ini komponen penting bagi maskapai. Bagi rakyat bagaimana bisa terbang dengan tiket terjangkau," kata Lasarus.

(dce)

Next Article Video: Liburan Asik, Anti Dompet Tercekik