DPR Cecar Holding BUMN Farmasi Soal Pinjol dan Nunggak Gaji Karyawan

8 hours ago 5

Jakarta, CNBC Indonesia - Kinerja perusahaan-perusahaan farmasi pelat merah menjadi sorotan Komisi VI DPR RI. Selain masih berkutat dengan rugi, anggota dewan juga mencecar mengenai upaya mengembalikan kepercayaan masyarakat setelah anggota holding terjerat kasus pinjaman online (pinjol) dan menunggak gaji karyawan.

Anggota DPR RI Komisi VI, Imas Aan Ubudiah mengatakan perkara penggunaan pinjol yang menggunakan data karyawan sudah melekat dengan PT Indofarma Tbk (INAF).

"Tetapi apa yang bisa meyakinkan masyarakat, yang bisa meyakinkan kami gitu, bahwa Bapak itu bisa melanjutkan kapal yang mau karam. Melihat wajah-wajah dari jajaran Kimia Farma, wajah-wajah dari para pejuang Indofarma, ragu Pak," ujar Imas saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VI DPR RI dengan PT Bio Farma (Persero), Kamis (8/5/2025).

Anggota DPR RI Fraksi PKB itu merasa ragu karena perkara pinjol sudah terekam di jejak digital media sosial.

"Kami ragu karena media sosial itu susah, Pak. Jejak digital susah, seorang pemimpin sampai rela mengorbaknan karyawannya untuk pinjol dan itu melekat. Jadi apapun yang bapak paparkan kepada kami, jujur ragu," pungkas Imas.

Ia kemudian menyinggung Kimia Farma yang memiliki 1.054 apotek tetapi masih merugi dan menunggak gaji 12.000 karyawan. Menurut Imas, warga daerah pilihannya (Garut dan Tasikmalaya) sebenarnya nyaman dengan pelayanan KAEF, tetapi harga obat-obatan yang dijual kurang bersaing.

"Selanjutnya 12.000 pegawai ini apakah mereka termasuk yang gajinya belum dibayar, yang nunggak mereka itu, Pak? Dibaca berapa juta mata [netizen], bahwa untuk sekedar beli beras aja susah, nah Bapak ini bertanggung jawab terhadap 12.000 pegawai, terhadap 1.054 apotek dan klinik apotek," pungkas Imas.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, karyawanIndofarma sempat mengungkapkan tunggakan gaji Rp95 miliar di depan anggota DPR.

"Agar Segera di bayarkan atas pengorbanan karyawan dalam bentuk hak-haknya seperti upah, tunjangan, luran BPJS dan DPLK, pesangon para pensiun senilai Rp 95 milyar dan dibayarkan secara tunai," kata Ketua Umum SP Indofarma Meidawati.

(mkh/mkh)

Saksikan video di bawah ini: