5 hours ago
4
REPUBLIKA.CO.ID, SEMARANG -- Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Abdul Wachid mengatakan akan mengusulkan penambahan embarkasi jamaah haji di Provinsi Jawa Tengah (Jateng). Hal itu disampaikan Wachid setelah melakukan kunjungan kerja dan bertemu Wakil Gubernur Jateng Taj Yasin, Kota Semarang, Rabu (22/4/2026).
"Sudah (sejak) empat tahun yang lalu kami ingin menambah satu embarkasi. Terutama daerah yang nanti akan berangkat haji, dari mulai Rembang sampai Tegal, itu nanti cukup dari embarkasi yang ada di Demak," ungkap Wachid saat memberikan keterangan pers seusai bertemu Taj Yasin di kantornya.
Namun, Wachid mengatakan, hingga kini, kebutuhan lahan untuk pembentukan embarkasi haji baru di Demak belum tersedia. Karena itu, dia meminta Yasin untuk memeriksa ketersediaan lahan di daerah lain, terutama di Kabupaten Kendal atau Kota Semarang. Wachid menyebut, luas lahan yang dibutuhkan antara enam hingga sepuluh hektare.
"Tadi kami matur kepada Pak Wakil Gubernur perlu untuk pendekatan ke daerah Kabupaten Kendal, (tepatnya daerah) Kaliwungu, atau Semarang Kota yang berdekatan dengan tol, sehingga nanti akses untuk ke bandara lebih mudah," ucap Wachid.
Menurut Wachid, jika nanti penambahan embarkasi haji terealisasi, para jamaah akan diberangkatkan melalui Bandara Internasional Ahmad Yani Semarang. "Penerbangan nanti lewat Semarang," katanya.
Kendati demikian, penerbangan jamaah haji melalui Bandara Adi Soemarmo tetap dipertahankan. "Untuk Solo masih tetap berfungsi karena Solo itu nanti dari mulai perbatasan Jawa Timur dan Jawa Timur sendiri, sebagian itu juga lewat Solo. Itu yang nanti kami akan lakukan," ujar Wachid.
"Sehingga kami butuh embarkasi tambahan, karena embarkasi di Asrma Haji Donohudan, kalau kita tambah dua pesawat lagi, berangkat maupun landing, itu sudah tidak mampu lagi," tambah Wachid.
Dia berharap Pemprov Jateng bisa menemukan lahan untuk penambahan embarkasi haji baru di Jateng. Komisi VIII DPR RI nantinya akan turut menindaklanjuti hal tersebut ke kementerian terkait.
"Sekaligus kami akan bahas di Badan Anggaran DPR RI," ucapnya.
