Komisi D DPRD DIY saat meninjau SMSR Yogyakarta, beberapa waktu lalu. Ist - Dok. DPRD DIY
Harianjogja.com, JOGJA—Komisi D DPRD DIY menemukan masih banyak sekolah di DIY menghadapi masalah serius terkait kekurangan tenaga pendidik.
Temuan ini muncul dari serangkaian kunjungan lapangan yang dilakukan ke SMA Negeri 1 Piyungan, Bantul, serta SMK Negeri 3 Kasihan (SMSR Yogyakarta), belum lama ini.
Di SMA Negeri 1 Piyungan, anggota Komisi D Tustiyani mengungkapkan pihak sekolah menyampaikan kebutuhan mendesak akan guru pada beberapa mata pelajaran inti.
“Ada empat guru mata pelajaran yang belum terpenuhi, yaitu sejarah, matematika, geografi, dan kimia. Itu kami catat sebagai perhatian utama,” ujar Tustiyani, Kamis (25/9/2025).
BACA JUGA: DPRD DIY Matangkan Regulasi Pengembangan Pariwisata Berbasis Budaya
Selain kekurangan guru, Tustiyani juga menyoroti soal pengelolaan dana sumbangan di sekolah negeri. Menurutnya, regulasi perlu diperkuat agar sistem sumbangan tidak membebani keluarga kurang mampu namun tetap memberi ruang bagi yang mampu untuk berkontribusi lebih.
Sementara itu, kondisi tak jauh berbeda juga ditemukan di SMSR Yogyakarta. Sekolah seni rupa yang menampung lebih dari 1.000 siswa itu masih bergantung pada delapan pegawai honorer yang tidak tercatat dalam sistem Dapodik.
Akibatnya, mereka tidak dapat dibiayai melalui dana BOS, dan pembiayaan sepenuhnya mengandalkan dukungan komite sekolah.
Situasi tersebut berdampak langsung pada proses belajar-mengajar. Keterbatasan guru bahkan memaksa sekolah menghapus mata pelajaran sejarah.
Anggota Komisi D DPRD DIY, Rahayu Widi Nuryani, menilai persoalan honorer ini memerlukan penyelesaian hati-hati. Menurutnya, jika honorer digantikan PNS, ada potensi hilangnya sumber penghasilan bagi para tenaga honorer. Namun di sisi lain, jika tidak ada solusi, beban finansial komite sekolah akan semakin berat.
Rahayu menegaskan perlunya pendekatan manusiawi dalam menyelesaikan masalah guru honorer, agar siswa tidak dirugikan dan tenaga pendidik tetap mendapat kepastian kesejahteraan. “Siswa tidak seharusnya mengalami kemunduran dalam proses belajar akibat kurangnya jumlah tenaga pendidik,” tegasnya.
Pihaknya berjanji akan menindaklanjuti aspirasi ini, termasuk dengan mengevaluasi kemungkinan pemanfaatan dana keistimewaan DIY untuk mendukung solusi jangka panjang bagi kekurangan tenaga pendidik.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
