DPRD Kalsel dan Kemendagri Bahas RAPBD 2026

REPUBLIKA.CO.ID, BANJARMASIN, – Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kalimantan Selatan bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) membahas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi Kalsel untuk Tahun Anggaran 2026. Pertemuan ini berlangsung di Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Sabtu malam.

Wakil Ketua DPRD Kalsel Muhammad Alpiya Rakhman mengatakan bahwa DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kalsel berkomitmen menyusun APBD 2026 secara transparan dan tepat sasaran. Upaya ini diharapkan dapat menghadirkan pemerataan pembangunan serta peningkatan layanan publik bagi masyarakat.

“Kalau melihat dari transfer keuangan daerah, semoga ruang fiskal di Kalsel pada 2026 tidak sempit sehingga semua bisa diakomodir,” ujar Alpiya. Ia juga menyebutkan bahwa DPRD dan TAPD Kalsel akan memprioritaskan penggunaan anggaran ketika transfer keuangan daerah dari pusat mengalami penundaan.

Masukan dari Kemendagri dianggap penting oleh Alpiya untuk menyusun RAPBD 2026 agar arah pembangunan lebih terukur dan berpihak pada kepentingan masyarakat. Diskusi ini juga membahas isu strategis lainnya seperti perencanaan tahun jamak dan program prioritas pembangunan.

“APBD bukan sekadar dokumen belanja, melainkan instrumen pembangunan yang harus menghadirkan kesejahteraan dan manfaat nyata bagi masyarakat,” tambah Alpiya.

Pertemuan ini merupakan bagian dari rangkaian kunjungan kerja Banggar DPRD Kalsel ke luar daerah yang dijadwalkan berlangsung pada 18-20 September 2025.

Konten ini diolah dengan bantuan AI.

sumber : antara