Efisiensi ala Trump: 'PHK' 75.000 PNS, AS Bisa Hemat Rp163 T per Tahun

Daftar Isi

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintahan Presiden Donald Trump kini semakin gencar menjalankan rencana pemangkasan pegawai sipil federal (PNS), sebuah langkah yang telah memicu kontroversi dan perlawanan dari berbagai serikat pekerja.

Keputusan terbaru dari pengadilan federal memberikan lampu hijau bagi upaya pemangkasan tersebut, memungkinkan puluhan ribu pegawai federal untuk mengundurkan diri secara sukarela dengan kompensasi.

Menurut juru bicara US Office of Personnel Management (OPM), sekitar 75.000 pegawai federal, atau sekitar 3% dari total tenaga kerja sipil federal, telah mendaftar untuk menerima tawaran buyout ini.

Pemerintah menjanjikan bahwa mereka akan tetap menerima gaji hingga Oktober, meskipun mereka tidak diwajibkan untuk bekerja. Namun, serikat pekerja memperingatkan bahwa janji tersebut mungkin tidak dapat dipercaya sepenuhnya.

Serikat pekerja yang mewakili pegawai federal sebelumnya telah mengajukan gugatan untuk menghentikan program ini. Gugatan tersebut sempat menunda program buyout selama enam hari sebelum akhirnya ditolak oleh Hakim Distrik AS George O'Toole di Boston.

Dalam keputusannya yang dikeluarkan pada Rabu, O'Toole menyatakan bahwa serikat pekerja tidak memiliki dasar hukum yang kuat untuk menggugat program tersebut dan menyarankan agar permasalahan ini diselesaikan melalui jalur lain sebelum dibawa ke pengadilan.

"Tidak ada lagi keraguan: Program Pengunduran Diri Tertunda ini sah secara hukum dan menjadi opsi yang berharga bagi pegawai federal," kata OPM dalam sebuah pernyataan setelah keputusan hakim diumumkan, dilansir Reuters, Kamis (13/2/2025).

Serikat pekerja belum memberikan kepastian apakah mereka akan mengajukan banding atas putusan tersebut atau mencari jalur hukum lainnya.

"Keputusan hari ini merupakan kemunduran dalam perjuangan untuk keadilan dan martabat bagi pegawai negeri," ujar Everett Kelly, Presiden American Federation of Government Employees (AFGE), serikat pekerja yang mewakili 800.000 pegawai federal.

"Namun, ini bukan akhir dari perjuangan itu."

Efisiensi Pemerintah

Langkah buyout ini hanyalah salah satu dari banyak kebijakan Trump dalam upayanya untuk merampingkan birokrasi pemerintah AS. Presiden dari Partai Republik ini sering mengecam pegawai federal sebagai tidak efisien dan cenderung bias terhadapnya.

Selain program buyout, Trump juga telah menginstruksikan lembaga-lembaga pemerintah untuk bersiap melakukan pemangkasan besar-besaran, dengan beberapa lembaga diminta memangkas hingga 70% stafnya.

Beberapa badan pemerintah bahkan telah mulai melakukan PHK terhadap pegawai baru yang masih dalam masa percobaan dan belum memiliki perlindungan kerja penuh.

Namun, tawaran pemerintah untuk tetap membayar gaji pegawai hingga Oktober bisa jadi tidak sepenuhnya aman. Hukum pengeluaran anggaran saat ini akan berakhir pada 14 Maret, dan tidak ada jaminan bahwa gaji pegawai yang telah mengambil buyout akan tetap dibiayai setelah tanggal tersebut.

Departemen Kehakiman AS menggambarkan inisiatif ini sebagai "jalan keluar yang manusiawi" bagi pegawai yang merasa frustrasi dengan rencana besar Trump untuk mengurangi jumlah pegawai federal dan membatasi opsi kerja dari rumah.

Namun, serikat pekerja yang mewakili pegawai federal berpendapat bahwa program ini sangat sewenang-wenang dan melanggar undang-undang yang melarang lembaga pemerintah membelanjakan uang lebih dari yang telah disetujui oleh Kongres.

Mereka juga memperingatkan bahwa program buyout ini dapat mengganggu layanan penting pemerintah karena tidak mencakup petugas perbatasan, pengendali lalu lintas udara, dan beberapa pekerja penting lainnya.

Peran Elon Musk

Di balik rencana pemangkasan ini, Trump telah menunjuk miliarder Elon Musk untuk memimpin Departemen Efisiensi Pemerintahan (DOGE), sebuah lembaga baru yang bertugas meneliti catatan keuangan dan personalia pegawai federal guna memangkas US$1 triliun dari anggaran federal. Tahun lalu, anggaran federal AS mencapai US$6,75 triliun, di mana gaji pegawai sipil hanya menyumbang kurang dari 5% dari total pengeluaran.

Jika program buyout ini hanya mengurangi jumlah pegawai federal sebesar 3%, maka penghematan yang dihasilkan kemungkinan hanya sekitar US$10 miliar atau lebih dari Rp163 triliun per tahun-sebuah jumlah yang jauh lebih kecil dibandingkan defisit anggaran yang sedang dihadapi AS.

Namun, Trump tetap memerintahkan lembaga pemerintah untuk bekerja sama dengan tim Musk guna mengidentifikasi pegawai yang dapat diberhentikan serta fungsi-fungsi yang bisa dihapus sepenuhnya.

CNN melaporkan bahwa pemutusan kerja terhadap pegawai masa percobaan telah dimulai di Departemen Pendidikan dan Administrasi Usaha Kecil, meskipun kedua lembaga tersebut belum memberikan komentar resmi mengenai kabar tersebut.

Hingga saat ini, 15 lembaga pemerintah telah menjadi target utama tim Musk, dan dua di antaranya sudah dibubarkan-satu lembaga yang sebelumnya menangani bantuan bagi masyarakat miskin di dunia dan satu lagi yang berfungsi melindungi masyarakat AS dari praktik pinjaman yang tidak adil.

Beberapa pakar ekonomi dari Partai Republik berpendapat bahwa upaya ini lebih didasarkan pada ideologi konservatif dibandingkan dengan usaha nyata untuk menghemat dana pajak.

Anggaran Pemerintah dan Kebijakan Konservatif

Di sisi lain, Trump dan Partai Republik di Kongres sedang menyiapkan rencana anggaran yang berfokus pada pemotongan pajak dan peningkatan belanja pertahanan, yang menurut para ahli independen justru dapat menambah utang nasional dalam jumlah besar.

Meski begitu, Trump telah menolak untuk memangkas dana pensiun dan tunjangan kesehatan untuk lansia, yang saat ini menyerap 36% dari total pengeluaran pemerintah federal dan diperkirakan akan terus meningkat seiring bertambahnya jumlah penduduk lanjut usia.

Di tengah kebijakan ini, serikat pekerja dan jaksa agung dari Partai Demokrat terus menantang kebijakan Trump melalui jalur hukum. Bahkan pada hari yang sama ketika hakim distrik menolak gugatan terhadap program buyout, lima serikat pekerja mengajukan tuntutan baru untuk menghentikan apa yang mereka sebut sebagai "pemecatan massal" terhadap ratusan ribu pegawai yang menolak mengambil buyout.

(luc/luc)

Saksikan video di bawah ini:

Video: Trump Beri Mandat Elon Musk Pangkas Jumlah Tenaga Kerja Federal

Next Article Trump Terpilih Jadi Presiden AS, Begini Reaksi Prabowo