Ilustrasi BBM/Ist. dok. Pertamina Patra Niaga
Harianjogja.com, JAKARTA—Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi jenis Pertamax memicu perhatian sejumlah ekonom terkait potensi pergeseran konsumsi masyarakat ke BBM bersubsidi seperti Pertalite. Kondisi ini dinilai perlu diantisipasi agar subsidi energi tetap tepat sasaran dan tidak membebani anggaran negara.
Ekonom Senior Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin, menegaskan bahwa pemerintah harus memastikan distribusi subsidi BBM benar-benar dinikmati oleh kelompok masyarakat yang berhak. Ia menyoroti risiko shifting konsumsi dari Pertamax ke Pertalite pascakebijakan kenaikan harga.
“Memastikan subsidi BBM tepat sasaran. Jangan sampai mereka yang tidak berhak justru beralih menjadi konsumen Pertalite,” ujarnya, Jumat (12/6/2026).
Menurutnya, tantangan pemerintah tidak hanya terbatas pada BBM, tetapi juga mencakup berbagai sektor lain seperti subsidi listrik, LPG, hingga akses layanan kesehatan melalui BPJS Kesehatan. Semua itu dinilai penting sebagai bantalan sosial bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Selain itu, ia juga menekankan pentingnya menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok seperti beras, minyak goreng, serta komoditas pangan lainnya agar inflasi tetap terkendali.
Pemerintah, lanjutnya, juga perlu mengantisipasi dampak lanjutan terhadap sektor perumahan, termasuk potensi kenaikan cicilan Kredit Pemilikan Rumah (KPR).
“Jika tidak ada bantalan kebijakan, inflasi bisa meningkat tajam dan menekan daya beli masyarakat,” katanya.
Sebelumnya, Pertamina Patra Niaga mengumumkan kenaikan harga produk bahan bakar minyak jenis Pertamax dan Pertamax Green mulai 10 Juni 2026.
Menurut siaran pers perusahaan yang diterima di Jakarta pada Selasa (9/6), mulai 10 Juni 2026 harga bahan bakar non-subsidi Pertamax (RON 92) naik dari Rp12.300 menjadi Rp16.250 per liter dan Pertamax Green 95 (RON 95) naik dari Rp12.900 menjadi Rp17.000 per liter.
Harga produk bahan bakar non-subsidi Pertamax Turbo (RON 98) tetap Rp20.750 per liter, Dexlite (CN 51) tetap Rp23.000 per liter, dan Pertamina Dex (CN 53) tetap Rp24.800 per liter.
Bahan bakar minyak bersubsidi jenis Pertalite tetap dipasarkan dengan harga Rp10 ribu per liter dan Biosolar harganya masih Rp6.800 per liter.
Pemerintah kini dihadapkan pada tantangan menjaga keseimbangan antara stabilitas fiskal dan perlindungan daya beli masyarakat. Kebijakan pengendalian subsidi dinilai menjadi kunci untuk mencegah tekanan ekonomi lanjutan di tengah dinamika harga energi global.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Antara
Abdul Hamied Razak Jurnalis Harian Jogja, bagian dari Bisnis Indonesia Group menulis untuk media cetak dan online
