3 hours ago
2
Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah Indonesia merespons kekhawatiran lembaga pemeringkat internasional, Fitch Ratings terhadap program makan bergizi gratis (MBG), yang mereka anggap akan membebani APBN pemerintah dalam jangka panjang.
Sebagaimana diketahui, kekhawatiran itu menjadi bagian pertimbangan Fitch Ratings merevisi proyeksi atau outlook rating Indonesia dari stabil menjadi negatif, dengan peringkat kredit atau utang saat ini masih di level BBB atau layak investasi (investment grade).
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, berkebalikan dengan penilaian Fitch Ratings, justru Bank Dunia atau World Bank serta Rockefeller Institute of Government justru melihat investasi pemerintah di MBG justru akan menghasilkan nilai tambah ke ekonomi RI sebesar 7 kali lipat.
"Kan kalau beberapa study dari World Bank maupun dari Rockefeller Foundation itu dengan pelaksanaan MBG yang masif dan baik itu investasi 1 dolar itu menghasilkan 7 dolar," kata Airlangga di kawasan Menara Batavia, Jakarta, Kamis (5/3/2026).
Oleh sebab itu, ketimbang menganggap program MBG sebagai beban belanja negara, pemerintah kata Airlangga melihatnya sebagai investasi jangka panjang untuk memperkuat kapasitas sumber daya manusia (SDM). Program ini pun kata dia telah dilakukan banyak negara.
"Jadi itu adalah sebuah investasi dan banyak negara melakukan itu. Bahkan Amerika pun melakukan itu, sehingga ini adalah tantangan long term dan medium term yang tidak bisa kita menghilangkan long term hanya untuk short term," tegas Airlangga.
Fitch Ratings sebelumnya telah mengumumkan revisi prospek atau outlook peringkat utang RI alias Indonesia's Long-Term Foreign-Currency Issuer Default Rating menjadi negatif dari sebelumya stabil.
Sementara itu, peringkat utang RI itu sendiri berdasarkan penilai terbaru per Maret 2026 masih tetap BBB alias layak investasi atau investment grade.
"Revisi prospek ini mencerminkan meningkatnya ketidakpastian kebijakan dan terkikisnya konsistensi dan kredibilitas bauran kebijakan Indonesia di tengah meningkatnya sentralisasi kewenangan pembuatan kebijakan. Hal ini dapat melemahkan prospek fiskal jangka menengah, merusak sentimen investor, dan memberi tekanan pada cadangan eksternal," dikutip dari keterangan resmi. Rabu (4/3/2026).
(arj/haa)
Add
as a preferred
source on Google
