Gempa Bumi Merusak Hantam RI Cetak Rekor di 2024, Fakta Aneh Terungkap

Jakarta, CNBC Indonesia - Kejadian gempa bumi merusak yang melanda di Indonesia dilaporkan terus meningkat. Penyelidik Bumi Utama di PVMBG Badan Geologi Supartoyo mengungkapkan, kejadian itu bahkan mencapai angka tertinggi di tahun 2024.

"Kejadian gempa bumi merusak di Indonesia tahun 2024 tertinggi selama 24 tahun terakhir. Selama tahun 2024, Badan Geologi mencatat telah terjadi sebanyak 31 kejadian gempa bumi merusak di Indonesia," kata Supartoyo dalam tulisannya yang diunggah di situs resmi PVMBG, dikutip Rabu (22/1/2025).

"Badan Geologi mendefinisikan gempa bumi merusak adalah kejadian gempa bumi yang telah mengakibatkan terjadinya korban jiwa, kerusakan bangunan, kerusakan lingkungan dan kerugian harta benda. Kejadian gempa bumi merusak tahun 2024 merupakan yang tertinggi dalam kurun waktu 24 tahun terakhir sejak tahun 2000," tambahnya.

Hal ini, lanjutnya, harus dijadikan sebagai pelajaran penting mengenai pentingnya upaya peningkatan mitigasi bencana gempa bumi.

"Indonesia merupakan salah satu negara rawan bencana geologi di dunia, khususnya bencana gempa bumi karena terletak dekat dengan sumber-sumber gempa bumi. Keberadaan sumber gempa bumi tersebut berkaitan dengan proses tektonik yang terjadi berupa pertemuan empat lempeng tektonik yang terdapat di Indonesia," jelasnya.

Keempat lempeng itu adalah Lempeng Benua Eurasia yang bergerak ke arah tenggara dengan kecepatan sekitar 0,4 cm/ tahun, Lempeng Samudera Indo - Australia yang bergerak ke arah utara dengan kecepatan sekitar 7 cm/ tahun, Lempeng Samudera Pasifik yang bergerak ke arah barat dengan kecepatan sekitar 11 cm/ tahun dan Lempeng Laut Philiphina yang bergerak ke arah barat laut dengan kecepatan sekitar 8 cm/ tahun (Minster dan Jordan, 1978 dalam Yeats, 1997).

"Pertemuan antarlempeng tersebut mengakibatkan terbentuknya sumber gempa bumi yang terletak di laut dan di darat, serta sumber pembangkit tsunami (tsunamigenic)," terangnya.

"Selain dari sumber pembangkit tsunami yang bersifat tektonik terdapat juga sumber pembangkit tsunami nontektonik, yaitu erupsi gunung api dan gerakan tanah/ longsoran di dasar laut dan tepi pantai yang materialnya menuju ke laut," bebernya.

Supartoyo menjabarkan, kejadian gempa bumi merusak tahun 2024 sebagian besar bersumber dari sesar aktif, dan beberapa bersumber dari zona penunjaman terutama zona intraslab.

"Tidak tercatat kejadian tsunami yang dipicu oleh kejadian gempa bumi merusak selama tahun 2024. Demikian juga tidak terjadi bahaya gempa bumi berupa sesar permukaan (fault surface rupture). Namun terdapat bahaya ikutan (collateral hazard) berupa likuefaksi tipe siklik pada kejadian gempa bumi Pulau Bawean," terangnya.

Dia mengungkapkan, ada hal menarik dari kejadian gempa bumi merusak di Pulau Bawean tanggal 22 Maret 2024 berkekuatam M6,5. Sebab, gempa bersumber dari Pola Meratus yang selama ini dianggap tidak aktif.

"Hal menarik lainnya adalah terdapat kejadian gempa bumi merusak yang tidak bersumber dari zona sesar utama, namun pada tear fault atau bisa disebut sesar antitetik. Seperti kejadian gempa bumi merusak tanggal 13 Februari 2024 di Banjar-Tapin (Kalimantan Selatan), 22 Maret 2024 di Pulau Bawean, 07 Juli 2024 di Batang (Jawa Tengah)," ungkapnya.

"Hal ini tentunya harus menjadi perhatian berkaitan dengan keberadaan tear fault atau sesar antitetik ini," kata Supartoyo.

Untuk itu, imbuh dia, penyelidikan gempa bumi harus terus ditingkatkan. Terutama, mengidentifikasi karakteristik sumber-sumber gempa bumi yang belum terpetakan.

"Data katalog kejadian gempa bumi merusak dari Badan Geologi akan membantu mengidentifikasi sumber-sumber gempa bumi tersebut. Karakteristik sumber-sumber gempa bumi tersebut harus diidentifikasi sebagai masukan (input) untuk melakukan pemutakhiran (updating) menyusun Peta Kawasan Rawan Bencana (KRB) Gempa Bumi dan karakteristik sesar aktif," ujarnya.

"Kedua peta tematik tersebut mengamanatkan Badan Geologi sebagai wali data. Peta KRB Gempa Bumi dan sesar aktif berguna untuk mendukung kegiatan mitigasi gempa bumi dan masukan pada revisi penataan ruang," tambah Supartoyo.

Supartoyo mengingatkan, dengan upaya mitigasi dan penataan ruang, risiko kejadian gempa bumi dapat diminimalkan.

"Selain itu upaya penguatan regulasi kebencanaan di daerah (dalam bentuk Peraturan Daerah, SK Gubernur/ Bupati/ Walikota) tentunya turut mendukung upaya pengurangan risiko bencana gempa bumi," pungkasnya.

(dce/dce)

Next Article Bandung Diguncang Gempa, Badan Geologi Langsung 'Turun Gunung'