8 hours ago
1
Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah mengumumkan delapan kebijakan yang akan dijadikan alat untuk tetap menjaga laju pertumbuhan ekonomi di level 5% pada 2025.
Sebagaimana diketahui, realisasi pertumbuhan ekonomi Kuartal I-2025 makin melemah dengan pertumbuhan hanya sebesar 4,87% secara tahunan atau year on year (yoy).
Delapan kebijakan itu terdiri dari kebijakan yang bersifat jangka pendek, serta kebijakan jangka menengah. Sekaligus diarahkan untuk mengantisipasi potensi pelemahan ekonomi global akibat ketidakpastian geopolitik, perlambatan perdagangan dunia, suku bunga tinggi di negara maju, hingga ketegangan di berbagai kawasan.
"Dalam rangka mengakselerasi pertumbuhan ekonomi nasional di tengah dinamika global, Pemerintah telah menyiapkan dan menjalankan berbagai kebijakan jangka pendek, serta kebijakan jangka menengah untuk menyiapkan fondasi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan," ungkap Juru Bicara Kemenko Perekonomian Haryo Limanseto dikutip dari siaran pers, Jumat (16/5/2025).
Adapun rincian dari 8 kebijakan itu sebagai berikut:
Kebijakan Jangka Pendek
1. Penguatan Konsumsi Rumah Tangga dan Daya Beli Masyarakat
- Perluasan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang mendukung ketahanan gizi sekaligus mendorong perputaran ekonomi di sektor pangan lokal
- Penyaluran bantuan sosial tepat sasaran untuk melindungi daya beli masyarakat rentan
- Stimulus konsumsi melalui diskon transportasi publik dan subsidi listrik untuk rumah tangga tertentu
Mempercepat realisasi belanja negara untuk memperkuat daya dorong fiskal
2. Peningkatan Kemudahan Berusaha
- Pelaksanaan Instruktur Presiden mengenai Deregulasi untuk menyederhanakan izin usaha
- Penyelesaian revisi Peraturan Presiden tentang Bidang Usaha Penanaman Modal (BUPM)
3. Penguatan Pembiayaan Sektor Produktif
- Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan target yang lebih besar
- Implementasi Kredit Investasi Padat Karya yang diarahkan pada sektor-sektor strategis
- Fasilitasi pembiayaan Koperasi dan UMKM untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing
4. Perluasan Akses Pasar Ekspor
- Percepatan penyelesaian perjanjian perdagangan seperti IEU-CEPA, dan CP TPP
- Penetrasi pasar ekspor non-tradisional dan penguatan kerja sama dengan negara-negara BRICS
- Dukungan promosi dan fasilitasi ekspor untuk UMKM berpotensi ekspor
5. Kebijakan Deregulasi
- Sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, Satuan Tugas Deregulasi akan segera terbentuk, namun tim sudah mulai bekerja mengidentifikasi masalah perizinan ekspor-impor yang dikeluhkan pengusaha. Paket kebijakan yang akan segera diumumkan diharapkan dapat meningkatkan kinerja ekspor dan daya saing industri dalam negeri
- Kebijakan Deregulasi ini sejalan dengan upaya transformasi kebijakan dalam rangka aksesi Indonesia ke OECD.
Kebijakan Jangka Menengah
1. Percepatan Hilirisasi dan Industrialisasi
- Pengembangan industri pengolahan mineral seperti nikel, bauksit, dan tembaga
- Penguatan rantai nilai industri kelapa sawit dan komoditas strategis lainnya
- Pembangunan kawasan industri terintegrasi untuk menciptakan ekosistem industri yang kompetitif
2. Transformasi Ekonomi Digital
- Pengembangan infrastruktur digital yang merata di seluruh wilayah Indonesia
- Peningkatan kapasitas dan daya saing start-up teknologi nasional
- Akselerasi digitalisasi UMKM dan sektor publik
3. Transisi Energi dan Ekonomi Hijau
- Pembangunan energi terbarukan dengan target kapasitas yang ditingkatkan
- Pengembangan ekosistem kendaraan listrik dan infrastruktur pendukungnya
- Implementasi proyek energi bersih seperti PLTP Muara Laboh yang telah mendapatkan pendanaan sebesar USD499 juta dari AZEC
"Kami menyadari bahwa mencapai pertumbuhan di atas 5% membutuhkan kerja sama seluruh pihak, baik Pemerintah, swasta, maupun masyarakat. Namun dengan kombinasi kebijakan jangka pendek yang adaptif dan kebijakan jangka menengah yang strategis, Pemerintah yakin pemulihan ekonomi akan terus berlangsung dan semakin kuat ke depan," ucap Haryo.
(arj/mij)
Saksikan video di bawah ini:
